Larangan Mudik Diminta Dikaji, Hasil Swab Negatif Covid-19 Harus Jadi Syarat Utama

    Angga Bratadharma - 05 April 2021 07:51 WIB
    Larangan Mudik Diminta Dikaji, Hasil <i>Swab</i> Negatif Covid-19 Harus Jadi Syarat Utama
    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. FOTO: Banggar DPR RI



    Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) MH Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan mudik selama Lebaran. Adapun kajian menyangkut durasi mudik dan mekanisme mudik.

    Dalam hal ini, hasil swab negatif covid-19 harus jadi syarat utama dan pihak terkait seperti Satgas Covid-19 dan jajaran aparat keamanan wajib melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketat bagi para pemudik yang melanggar ketentuan.






    Sebagai pertimbangan, agenda mudik diperkirakan antara 6-17 Mei 2021 (secara kultural). Namun pemerintah bisa membatasi pelonggaran mudik dengan batas waktu beberapa hari saja, misalnya lima hari. Namun, hal itu dengan catatan harus menjalankan protokol kesehatan dengan mengikut hasil swab yang menunjukkan negatif covid-19.

    Pemerintah sebelumnya secara resmi, melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Jumat, 26 Maret 2021 melarang mudik Lebaran terhitung dari 6 sampai 17 Mei 2021. Pertimbangan pemerintah melarang mudik sebagai usaha untuk mencegah pertumbuhan covid-19.

    Dari pengalaman yang sudah ada sebelumnya, berbagai libur panjang selama 2020 sampai 2021 yang disertai tingginya mobilitas warga ke kampungnya berdampak terhadap melonjaknya angka pertumbuhan covid-19.

    Kendati demikian, Said menegaskan, Lebaran dengan tradisi mudiknya adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi 58 persen terhadap PDB nasional. Mobilitas orang dari pusat kota sebagai pusat ekonomi ke desa atau kampung halaman saat mudik memberi pengaruh besar.

    Selain itu secara ekonomi, jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak. Selama pandemi rumah tangga menengah atas menahan tingkat konsumsi, mudik menjadi peluang tingkat konsumsi semuga golongan rumah tangga. Bahkan konsumsi rumah tangga berkontribusi 57 persen terhadap PDB.

    Namun demikian, Said menegaskan, kegiatan mudik disyaratkan dengan menunjukkan dokumen hasil swab negatif covid-19 untuk semua orang yang mudik, baik saat datang maupun balik, baik di dalam kota, antarkota dalam provinsi, maupun antarkota antarprovinsi.

    Protokol ini, lanjutnya, sesuai tata cara pencegahan penularan covid-19 di antara penumpang kereta api dan pesawat terbang. Untuk itu, ia meminta, Satgas Covid-19 dan jajaran aparat keamanan di semua tingkatan melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat terhadap para pemudik yang melanggar ketentuan, yakni tidak memenuhi protokol kesehatan.

    "Jadi, asalkan menunjukan dokumen negatif covid hasil tes Polymerase Chain Teaction (PCR), Rapid Test Antigen, dan GeNose C19, kenapa mudik dilarang?" tegas Said.

    Demikian juga dengan para pelaku ekonomi atau sektor sektor terkait, masih kata Said, juga harus menerapkan protokol kesehatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh satgas covid-19 di daerah masing-masing terutama pada area-area yang menjadi perlintasan mudik.

    "Mempercepat pelaksanaan vaksinasi terhadap kelompok prioritas, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sasaran mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di daerah tujuan mudik," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id