Bentuk Roadmap IHT, Pemerintah Perlu Libatkan Semua Pihak

    Husen Miftahudin - 04 Mei 2021 20:19 WIB
    Bentuk <i>Roadmap</i> IHT, Pemerintah Perlu Libatkan Semua Pihak
    Tembakau. Foto : Medcom.id.



    Jakarta: Wakil Ketua MPR Arsul Sani mendukung usulan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) agar pemerintah membentuk roadmap atau peta jalan Industri Hasil tembakau (IHT). Namun peta Jalan tersebut harus dibuat bersama oleh instansi pemerintah terkait beserta para pelaku IHT termasuk para petani tembakau guna menciptakan keadilan.

    "Perlu dibuat peta jalan IHT yang berkeadilan, yang pembuatannya melibatkan semua pihak termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya para pelaku IHT dan para petani tembakau," ujar Arsul dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Mei 2021.






    Arsul menyebutkan bahwa sumbangan IHT terhadap cukai jauh lebih besar daripada sumbangan dividen perusahaan-perusahaan BUMN sebelum masa pandemi covid-19. Selain sumbangan cukai rokok setiap tahun yang tidak kurang dari Rp180 triliun, sektor IHT juga menyerap jutaan tenaga kerja.

    Namun demikian, ungkap Ketua APTI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahminuddin, setiap tahun cukai rokok terus dinaikan. Padahal setiap kenaikan satu persen cukai rokok akan menghilangkan ratusan ribu kesempatan kerja bagi petani tembakau, buruh, dan pekerja di sektor industri rokok.

    "Setiap kenaikan cukai rokok berimbas pada semakin berkurangnya penjualan rokok yang legal, berkurangnya produksi rokok, berkurangnya pembelian tembakau hasil produksi pertanian tembakau para petani, serta hilangnya lapangan pekerjaan," jelasnya

    Menurut dia, kenaikan cukai rokok yang dilakukan pemerintah setiap tahun tidak mengurangi jumlah perokok. Para perokok akan tetap ada bahkan bertambah, mereka justru beralih ke rokok murah dan rokok ilegal. Jika hal itu terjadi, yang dirugikan bukan hanya pelaku industri rokok dan petani tembakau tetapi juga pemerintah.

    "Karena itu kami meminta agar Bapak Arsul Sani  menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi agar kenaikan cukai rokok setiap tahun tidak besar. Satu digit saja sekitar lima persen. Bila perlu tahun ini tidak dinaikan untuk membantu pemulihan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sekaligus untuk melindungi pekerja rokok dan petani tembakau," papar Sahminuddin.

    Ketua APTI Jawa Barat Suryana menambahkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan keberadaan industri hasil tembakau di tanah air, pemerintah perlu duduk bersama membuat peta jalan (roadmap) IHT nasional.

    "Beberapa tahun yang lalu ada peta jalan IHT, namun pembuatannya tidak melibatkan semua sektor dan tidak melibatkan pelaku industri hasil rokok. Masing-masing kementerian membawa kepentingannya sendiri. Akibatnya, peta jalan itu tidak jalan," urai dia.

    Menurut Suryana, harusnya peta jalan IHT melibatkan setidaknya tujuh pihak. Selain Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, asosiasi petani tembakau, serta pelaku industri rokok besar, sedang, dan menengah.

    "Kami meminta bantuan kepada Pak Arsul Sani sebagai wakil Ketua MPR RI agar perencanaan ke depan, pemerintah mempermudah sekaligus memberikan insentif, baik kepada petani maupun kepada pelaku IHT lainnya yang melakukan ekspor tembakau dan produksi hasil tembakau ke luar negeri jangan dipersulit," pinta Suryana.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id