Erick Siap Kerahkan BUMN Bantu Pendataan Penerima BLT

    Suci Sedya Utami - 21 Mei 2020 08:36 WIB
    Erick Siap Kerahkan BUMN Bantu Pendataan Penerima BLT
    Menteri BUMN Erick Thohir. FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami
    Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mengerahkan perusahaan pelat merah dalam membantu mendata dan mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kecil yang terdampak pandemi covid-19.

    "Kita dukung pemerintah melalui PT POS, melalui Himbara kebetulan platform-nya ada, kita tentu menjadi distribution dari channelling-nya dari bansos tunai atau BLT," kata Erick, dalam sesi webinar yang ditayangkan di akun youtube resmi Medcom.id, Rabu, 20 Mei 2020.

    Erick ingin menjadikan perusahaan BUMN sebagai data solution atau pusat data apabila dibutuhkan. Ia memahami data para penerima bantuan memang telah dikumpulkan dan dimuliki kementerian terkait. Namun armada BUMN siap membantu bila diperlukan.

    "Kami ke depan siap mendukung. Kalau bisa juga data solution menjadi satu jangan terpisah, ini kita siap, kita punya PT Pos, kita punya Telkom, Himbara, dan Pegadaian. Bisa matching datanya, nanti ada proyek percontohan," ujar dia.

    Seperti diketahui pemerintah memperpanjang pemberian BLT bagi warga Jabodetabek dan di luar Jabodetabek sampai dengan Desember. Padahal sebelumnya pemberian BLT dilakukan selama tiga bulan sejak April hingga Juni.
     
    Kenaikan ini menyebabkan anggaran untuk BLT naik dua kali lipat dari yang sebelumnya. Pasalnya meski jangka waktu pemberian BLT ditambah untuk enam bulan, namun jumlahnya dikurangi dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan.
     
    Untuk wilayah Jabodetabek ada 1,9 juta keluarga penerima BLT dengan anggaran Rp3,42 triliun selama April hingga Juni. Jumlah ini kemudian meningkat dua kali lipat untuk Juli hingga Desember sehingga menjadi Rp6,84 triliun.

    Sementara itu, dalam kaitannya dengan keringanan terhadap pihak-pihak lainnya yang terdampak covid-19, lanjut Erick, Himbara juga telah memberikan relaksasi berupa penundaan atau penangguhan pembayaran kredit beserta keringanan bunga dan denda dengan nominal mencapai sekitar Rp120 triliun.

    Dari relaksasi tersebut porsi paling besar merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Di mana UMKM hampir Rp90 triliun," pungkas Erick.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id