Pemerintah Prioritaskan Bali untuk Vaksinasi Mandiri

    Insi Nantika Jelita - 11 Februari 2021 20:18 WIB
    Pemerintah Prioritaskan Bali untuk Vaksinasi Mandiri
    Ilustrasi vaksinasi mandiri oleh para pengusaha - - Foto: dok AFP



    Jakarta: Pemerintah akan memprioritaskan wilayah Bali dalam pengadaan vaksinasi secara mandiri oleh para pengusaha. Pasalnya, Bali menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang paling terdampak pandemi covid-19.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan program bernama vaksinasi gotong royong itu tengah menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat soal penerapan vaksin terhadap karyawan-karyawan perusahaan.






    "Terkait program vaksinasi gotong royong oleh industri. Berita baiknya, Bali akan diprioritaskan dalam program penyelenggaraan vaksin ini. Mudah-mudahan bisa dieksekusi dalam beberapa minggu ke depan," ujar Sandiaga dikutip dari Mediaindonesia.com, Kamis, 11 Februari 2021.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menjelaskan program vaksinasi mandiri sedang didorong untuk mempercepat pencapaian kekebalan komunitas atau herd immunity di suatu wilayah.

    "Dapat saya sampaikan regulasinya akan selesai pada minggu ke-3 Februari 2021. Itu hasil meeting kita dengan pemerintah. Harapannya setelah ada regulasi dan payung hukum, program ini bisa berjalan di Maret 2021," kata Rosan.

    Adapun vaksin gotong royong nantinya tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan program vaksinasi gratis oleh pemerintah. Arahannya adalah seperti Sinopharm, Moderna, Sputnik, atau Johnson & Johnson.

    "Jadi di tahap awal ini bukan eksportasi langsung, melainkan melalui Bio Farma," kata Rosan.

    Hingga saat ini, terdapat 2.000 perusahaan sudah mendaftar dalam program vaksinasi mandiri yang dikoordinasi Kadin. Mulai dari perusahaan besar hingga UMKM.

    Dia menambahkan sesuai arahan pemerintah pusat, perusahaan yang membeli vaksin harus memberikan kepada karyawannya secara gratis alias tidak ada pemotongan gaji apapun.

    "Data-data pembelinya nanti akan kita integrasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan juga Telkom, jadi semuanya satu data sehingga tidak ada duplikasi dari penerima vaksin," ucap Rosan.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id