Alasan Pemerintah Belum Longgarkan PSBB

    Annisa ayu artanti - 02 Juni 2020 21:53 WIB
    Alasan Pemerintah Belum Longgarkan PSBB
    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan - - Foto: Medcom/ Annisa Ayu
    Jakarta: Pemerintah masih menunggu data indikator threshold terkait virus korona (covid-19) sebelum melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini akan menjadi dasar diterapkannya aturan baru mengenai new normal (kenormalan baru).

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan indikator threshold tersebut meliputi penurunan angka orang dalam pengawasan (ODP), penurunan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), dan penurunan kasus korona secara keseluruhan.

    "Itu sebabnya kita belum umumkan sampai hari ini. Presiden pun belum mengumumkan. Jadi masih menunggu," kata Luhut dalam acara Indonesia Moving Forward, Selasa, 2 Juni 2020.

    Namun demikian, kata Luhut pemerintah telah menyiapkan cara dan rencana strategis untuk keluar dari kondisi PSBB dan menunju era kenormalan baru.
    Jika dalam waktu dua minggu data-data tersebut menunjukkan penurunan, kemungkinan besar pemberlakuan PSBB dilonggarkan dan pemerintah akan menerapkan era kenormalan baru.
     
    Sebelum keluar dari masa PSBB, pemerintah mengacu pada data terkini terkait virus korona dalam negeri dan arahan World Health Organization (WHO). Contohnya harus memiliki necessary pre condition yakni adanya tes masif virus korona kepada masyarakat dan melakukan karantina terpusat.

    "Dengan data yang tadi kita mengacu pada WHO. Apa yang harus dilakukan untuk exit strategi," ucapnya.

    Dalam menuju era baru pemerintah akan membuka PSBB melalui tiga fase. Tahapan tersebut bergantung pada kondisi wilayah masing-masing dan kondisi kurva pandemi. Berdasarkan data yang disampaikan Luhut, provinsi Bali dan DKI Jakarta merupakan provinsi yang siap dibuka PSBB karena kurva korona sudah menurun.


    Meski demikian, rencana pelonggaran PSBB tersebut bisa saja batal jika masyarakat tidak disiplin. "Tapi kalau tidak disiplin kita tutup lagi. Tidak pakai masker, tidak cuci tangan, dan tidak jaga jarak bisa lagi kembali gelombang kedua," jelasnya.

    Dalam persiapan pelonggaran PSBB, Luhut mengklaim pemerintah pusat terus berkordinasi dengan pemerintah. Misalnya Luhut kerap tidak sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    "Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk kesiaapan dan menjaga komunikasi dengan warga. Ada yang bilang koordinasi tidak baik, itu tidak ada," pungkasnya.




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id