RUU Ciptaker Jawab Dinamika Perubahan Ekonomi Global

    Whisnu Mardiansyah - 02 Juli 2020 01:45 WIB
    RUU Ciptaker Jawab Dinamika Perubahan Ekonomi Global
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Ekonomi global diprediksi akan berubah pascapandemi covid-19 berakhir. Pemerintah perlu memformulasi ulang kebijakan secara cepat dan tepat agar ekonomi tidak mengalami perlambatan dan tertinggal oleh negara lain.

    Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bisa merespons dinamika perubahan ekonomi global. RUU ini mendorong pertumbuhan ekonomi lewat penciptaan lapangan kerja.

    "Dengan pranata omnibus law diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan produktivitas. Jika omnibus law tidak dilakukan, lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif," kata Fahri, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

    Fahri meyakini RUU Ciptaker menyelesaikan tumpang tindih regulasi hingga kondisi hiperregulasi. Berdasarkan catatannya, saat ini ada 8.451 peraturan pemerintah pusat dan 15.965 peraturan daerah.

    “Skema omnibus law memang digunakan untuk kepentingan deregulasi demi menghindari tumpang tindih dan mewujudkan efisiensi dan implementasi kebijakan,” kata Fahri.

    Baca: RUU Ciptaker Dianggap Mempermudah Permodalan UMKM

    Banyak contoh sukses negara lain yang menggunakan skema omnibus law untuk memperbaiki regulasi. Hal ini dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan iklim investasi dan daya saing.

    Dia mendorong pembahasan di DPR dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga visi pembangunan nasional di sektor ekonomi berjalan baik dan proporsional di bawah payung konsep hukum omnibus law. Di sisi lain, sistem hukum lainnya tidak terganggu.

    "Penerapan omnibus law sebagai suatu sistem perundang-undangan secara teknis akan berdampak pada dibatalkannya sekitar 79 undang-undang, baik pada pasal atau ayat tertentu. Karenanya, butuh kajian mendalam serta harmonisasi harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam penerapannya di lapangan," kata Fahri.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id