Ketersediaan Infrastruktur Indonesia Masih Perlu Dioptimalkan

    Suci Sedya Utami - 11 Juli 2020 16:09 WIB
    Ketersediaan Infrastruktur Indonesia Masih Perlu Dioptimalkan
    Foto: dok MI/Ramdani.
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan stok atau ketersediaan infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih jauh di bawah standar global. Perlu upaya yang keras agar ketersediaan tersebut bisa terus meningkat agar berkontribusi kepada perekonomian.

    Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengatakan data Bappenas 2019 menyebutkan stok infrastruktur memang meningkat 35 persen di 2015 menjadi 43 persen di awal 2019.

    "Namun perbaikan tersebut masih jauh dari target rata-rata stok infrastruktur negara-negara di dunia yaitu 70 persen," kata Eko, dalam sebuah webinar, di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020.

    Eko mengatakan hal tersebut tentu memengaruhi daya saing Indonesia terhadap negara lain. Ia bilang dari laporan World Economic Forum terkait global competitiveness index mencatat posisi daya saing Indonesia terhadap negara-negara di Asia berada pada ranking 72 dari 140 negara.

    Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut Eko untuk mengejar ketertinggalan tersebut percepatan pembangunan infrastruktur yang massif dan terdistribusi secara merata menjadi kuncinya.

    Eko mengatakan kendati dihantam pandemi, Kementerian PUPR tetap berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur agar perekonomian tetap berjalan. Apalagi, dirinya mengatakan, dalam lima tahun terakhir alokasi investasi pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan seiring diikuti peningkatan PDB.

    Namun secara proporsi, tambahnya, alokasi APBN hanya mampu memenuhi porsi 30 persen dari kebutuhan pendanaan infrastruktur. Artinya terdapat 70 persen selisih pendanaan (gap funding). Lebih lanjut, Eko menambahkan, pemerintah terus melakukan berbagai alternatif strategi pembiayaan di luar APBN.

    Misalnya melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Meski demikian, dalam menjalankan skema KPBU tentunya harus diperhatikan prinsip kesiapan proyek, kepastian pengembalian investasi, dan penyederhanaan prosedur.

    (ABD)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id