comscore

Optimalkan Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Dorong BSI Jadi BUMN

Angga Bratadharma - 25 Februari 2022 11:52 WIB
Optimalkan Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Dorong BSI Jadi BUMN
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. FOTO: MI/ADAM DWI
Jakarta: Pemerintah merealisasikan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Salah satunya dengan melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah berencana mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna. Wapres meminta proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP," kata Wapres saat memimpin rapat penyertaan modal negara di kediaman resmi Wapres, dikutip melalui keterangan persnya, Jumat, 25 Februari 2022.

Sebagai informasi, BSI sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air saat ini berstatus anak usaha dari tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini. "Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," ungkap Erick.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya. Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas industri halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.
Optimalkan Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Dorong BSI Jadi BUMN
Gedung Bank Syariah Indonesia BSI. FOTO: MI Andri Widianto

"Itu lah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," terangnya.

Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI. Ini mengingat tiga bank PSP merupakan perusahaan publik.

"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat,” tegas Wapres.

BSI yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berkode BRIS lahir pada 1 Februari 2021 atas inisiasi Kementerian BUMN. BSI merupakan penggabungan dari anak usaha tiga bank syariah milik Himbara yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, Bank Mandiri menggengam 50,83 persen saham BSI. Kemudian BNI sekitar 24,85 persen, dan BRI sekitar 17,25 persen. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah lima persen, termasuk publik 7,08 persen.

Wapres menuturkan untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung. "Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus (direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut," kata Wapres.

Di sisi lain, langkah strategis pemerintah terhadap BSI itu diapresiasi positif oleh Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto. Menurutnya hal ini akan membuka lebar peluang BSI masuk Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4.

Bank Buku 4

Dengan demikian BSI akan lebih leluasa mengepakan sayap bisnisnya. Tentu dengan layanan yang semakin diperluas. "Dengan menjadi bank BUKU 4, coverage dan jenis layanan produk BSI bisa semakin luas," kata Toto.

Toto pun menggarisbawahi bahwa dengan menjadi BUMN, BSI membawa pekerjaan rumah yang besar. Bank syariah terbesar di Tanah Air itu harus meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian. Sebab, potensi ekonomi syariah sangat besar, namun belum tergali optimal.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga September 2021 total aset keuangan syariah hanya sekitar 10,11 persen dari total industri pasar keuangan di Tanah Air. Sementara pangsa pasar perbankan syariah masih di angka 6,5 persen.

Padahal, Indonesia memiliki populasi Muslim sekitar 80 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Selain itu industri halal di Indonesia memiliki potensi yang tak kalah jumbo dengan nilai kurang lebih Rp4.375 triliun.

Dari total nilai tersebut, industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak yaitu senilai Rp2.088 triliun disusul aset keuangan syariah senilai Rp1.438 triliun. Karena itu, Toto menantikan BSI menjalin kerja sama yang bersifat saling menguntungkan dengan perusahaan BUMN lainnya.

Dengan demikian, tambahnya, dapat mempercepat pertumbuhan pangsa pasar syariah dan sekaligus mendiversifikasi akses pembiayaan kepada dunia usaha. Terkait diversifikasi pembiayaan, Toto menyarankan, BSI menggarap sektor UMKM terlebih dahulu. Menurutnya, saat ini banyak bisnis produk halal yang membutuhkan modal untuk ekspansi.

"Tahapan berikut bisa masuk pada pembiayaan korporasi," pungkasnya

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id