2 Respons Apindo terkait Rencana Mogok Nasional Buruh Tolak RUU Cipta Kerja

    Ade Hapsari Lestarini - 01 Oktober 2020 12:02 WIB
    2 Respons Apindo terkait Rencana Mogok Nasional Buruh Tolak RUU Cipta Kerja
    Ketua Umum DPN Apindo Hariyadi B. Sukamdani. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo) merespons rencana jutaan buruh yang siap melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

    Rencananya, buruh akan mogok selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna DPR-RI yang membahas RUU Cipta Kerja 8 Oktober 2020.

    Ketua Umum DPN Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan pihaknya, mewakili pengusaha, mengambil dua sikap merespons hal tersebut.

    Pertama, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang mogok kerja yang diartikan sebagai tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan (pasal 1 butir 23).

    "Selanjutnya dalam pasal 137 disebutkan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis, 1 Oktober 2020.

    Sebagai salah satu pelaksanaan dari UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diterbitkan Kepmenakertrans Nomor 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Pasal 3 Keputusan tersebut menegaskan pula bahwa mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah.

    Dalam pasal 4 disebutkan bahwa "Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha dua kali dalam tenggang waktu 14 hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan".

    Kedua, berkaitan dengan Upaya Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid-19 yang sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Daerah DKI telah menerbitkan Pergub Nomor 88 Tahun 2020.

    Pergub tersebut mengatur dalam pasal 14 Ayat (1) huruf (a) dan (b) bahwa: demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat.  Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.

    "Berkaitan dengan butir 1 dan 2 di atas maka, kami mengimbau kepada semua perusahaan anggota Apindo untuk memberikan edukasi kepada pekerja/buruh di perusahaan masing-masing terkait dengan ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarannya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya," jelasnya.

    Kemudian mengimbau kepada seluruh pekerja/buruh di masing-masing perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan, khususnya terkait dengan mogok kerja, serta ketentuan tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id