"Untuk menjamin keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pengawalan poros maritim, Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih kalangan profesional dan bukan dari partai," kata Koordinator Nasional JNM Sutia Budi dalam keterangan resmi, Jumat, 27 November 2020.
BERITA TERKAIT
-
Strategi Perum Perindo Tingkatkan Serapan Ikan Nelayan hingga 151%
-
Musim Paceklik, Pemerintah Diminta Beri BLT ke Nelayan
-
Usai Dilantik, Menteri Trenggono Ingin Temui Nelayan di Berbagai Wilayah
-
Waspada Gelombang Mencapai 7 Meter di Natuna dan Anambas
-
Wah! Daun Serupa Daging Steak Mampu Basmi Bakteri dan Kuman
Menurutnya kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sudah lama terpinggirkan dan baru mendapatkan perhatian serius sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu, sektor ini harus dikelola oleh orang yang tidak banyak terlibat konflik kepentingan serta memiliki waktu dan perhatian yang penuh. Apalagi konflik kepentingan bisa mengakibatkan seseorang kehilangan arah dan mudah terseret dalam perilaku koruptif, seperti yang dilakukan Edhy.
"Harus dipimpin oleh kalangan profesional yang memahami secara utuh masalah kelautan dan perikanan, memiliki komitmen dan perhatian yang penuh serta tidak terjebak konflik kepentingan dengan kelompok, partai maupun bisnisnya sendiri," ujar dia.
Ia menambahkan banyak pakar dan profesional di sektor maritim yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Ia pun tak mau kasus korupsi ekspor benih lobster yang menjerat Edhy mencederai kepercayaan dan optimisme nelayan.
"Kami berharap siapapun yang ditunjuk menjadi menteri pengganti tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pendahulunya," tutup Sutia.
(Des)
