Kelompok Masyarakat Penerima Bansos Covid-19 Perlu Diperlonggar

    Ilham wibowo - 09 April 2020 14:52 WIB
    Kelompok Masyarakat Penerima Bansos Covid-19 Perlu Diperlonggar
    Ilustrasi bansos. Foto : MI/Ramdani.
    Jakarta: Jaminan kebutuhan hidup masyarakat miskin terlebih dahulu perlu terpenuhi sebelum penerapan penuh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dimulai di wilayah DKI Jakarta. Besaran dana yang disediakan perlu sampai kepada penerima yang tepat.

    "Menurut saya sebelum itu diberlakukan penuh bantuan itu perlu dipastikan by name by address dan sasaran siapa kelompoknya sudah jelas," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kepada Medcom.id, Kamis, 9 April 2020.

    Tauhid tak yakin bantuan tersebut 100 persen bisa sampai ke tangan masyarakat penerima Bansos yang berhak. Data masyarakat miskin yang meningkat dalam tempo cepat seringkali meleset dari jumlah bantuan yang tersedia untuk disalurkan.

    "Perlu ada verifikasi data ulang karena mungkin sudah tidak miskin lagi, dan juga perlu ada pendataan baru pada level daerah untuk bisa lihat kemungkinan dalam kondisi seperti ini yang miskin tambah banyak," ungkapnya.

    Syarat kelompok sasaran penerima Bansos juga perlu diperlonggar, tidak hanya bagi masyarakat yang terdata dalam kelompok miskin. Pekerja harian seperti pengemudi ojek online juga penting untuk mendapatkan bantuan lantaran pendapatan yang turun drastis.

    "Nah harus dibuka peluang itu, kelompok sasarannya bisa diperlonggar, tidak hanya miskin tapi hampir miskin juga berhak karena mereka rentan sekali.

    Tauhid menambahkan jaring pengaman sosial masyarakat  mestinya bisa dirasakan lebih awal sebelum penerapan PSBB yang penerapannya bisa dalam durasi mingguan hingga bulanan. Kelompok masyarakat yang penghidupannya dari penghasilan harian pun dipastikan akan sulit untuk menjalankan upaya Pemerintah dalam memutus penularan covid-19.

    "Jangan sampai itu (PSBB) diberlakukan kemudian masyarakat tidak mendapat penghasilan, efek sosialnya besar apalagi masyarakat kelas bawah," ungkapnya.

    Tauhid juga menyoroti bantuan Pemerintah melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200 ribu per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran dana dinilai masih kurang lantaran baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

    "Bayangkan ketika PSBB mereka katakanlah tidak bisa cari nafkah terutama yang rentan dan miskin itu kan tinggi kebutuhannya. Jadi kalau bantuan Pemerintah pusat melalui program bansos sembako hanya Rp200 ribu ya enggak cukup," paparnya.

    Pemerintah DKI Jakarta, lanjut Tauhid, sudah semestinya menggulirkan anggaran yang lebih besar dari program Pemerintah pusat. Kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan.

    "Ini menurut saya penting, anggaran APBD dari pemda DKI harus lebih besar paling tidak memenuhi standar pengeluaran mereka. Wajar kalau misalnya ojek online pernah menyampaikan kebutuhan mereka Rp100 ribu per hari untuk tidak berkegiatan mencari nafkah," tuturnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id