Pemerintah Guyur BUMN Rp121,73 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

    Eko Nordiansyah - 18 Mei 2020 19:26 WIB
    Pemerintah Guyur BUMN Rp121,73 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi
    Ilustrasi. Foto : MI/Atet.
    Jakarta: Pemerintah akan memberikan tambahan suntikan dana ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp121,73 triliun. Tambahan dukungan pemerintah ini dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional dari pandemi covid-19 di tahun ini.

    Dengan tambahan bantuan dana dari pemerintah ini, total dukungan bagi BUMN di tahun ini adalah sebesar Rp149,29 triliun. Pasalnya ada beberapa BUMN yang memang sudah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 senilai Rp27,56 triliun.

    "Dukungan pemerintah kepada BUMN itu sebanyak Rp104,38 triliun untuk dalam bentuk above the line dan Rp44,92 triliun dalam bentuk below the line," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.

    Total ada 12 BUMN yang akan menerima suntikan dana pemerintah. Dana kepada BUMN ini akan diberikan untuk pembayaran kompensasi, penyaluran bantuan sosial (bansos), dana talangan untuk modal kerja, dan penyertaan modal negara (PMN).

    "BUMN yang mendapatkan dukungan adalah jika dia pengaruhi hajat hidup masyarakat, peran sovereign yang dijalankan BUMN, dan exposure sistem keuangan, kepemilikan pemerintah signifikan dan total aset cukup signifikan," jelas dia.

    Untuk tambahan kompensasi, pemerintah memberikan Rp38,25 triliun kepada PT PLN (Persero) dan Rp37,83 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Secara total PLN akan menerima Rp 53,88 triliun, sedangkan Pertamina mendapatkan Rp45 triliun.

    "PT Hutama Karya yang tadinya PMN Rp3,5 triliun akan mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp7,5 triliun sehingga totalnya Rp11 triliun. Perum Bulog yang operasi logistik akan mendapatkan dana talangan atau tambahan Rp10,5 triliun," ungkapnya.

    Selanjutnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan dana talangan modal kerja Rp8,5 triliun, PT KAI (Persero) Rp3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, PT Krakatau Steel Rp3 triliun, Perumnas Rp650 miliar, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6,27 triliun, PNM Rp2,5 triliun, dan ITDC Rp500 miliar.

    "Kami sampaikan kalau ada BUMN yang sedang ada masalah hukum, dana-dana tersebut tidak berarti menutup persoalan mereka, ini dilakukan dengan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi tinggi. Kami juga akan melibatkan BPKP, BPK, dan KPK dalam melihat operasi dan membantu menggunakan dana talangan, sehingga fungsi BUMN tetap jalan dan tidak ada penyalahgunaan dana talangan," pungkas dia.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id