comscore

Pemerintah Fokus Hilirisasi Produk Dalam Negeri OMAI Fitofarmaka

Husen Miftahudin - 28 April 2022 16:32 WIB
Pemerintah Fokus Hilirisasi Produk Dalam Negeri OMAI Fitofarmaka
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk belanja produk lokal melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan toko daring, yang diharapkan bisa terealisasi maksimal di akhir 2022. Anggaran tersebut untuk pengadaan produk dalam negeri di semua sektor, termasuk sektor kesehatan.

Selain itu, pemerintah menggencarkan aksi afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang salah satunya melalui kegiatan Business Matching.
"Business Matching tahap I di Bali itu terjadi komitmen belanja produk dalam negeri Rp214 triliun. Sedangkan tahap II sudah terjadi business matching Rp539 triliun. Yang paling penting saya pikir bukan hanya sebut angka ini, tapi kita bisa mengeksekusi," kata Luhut dalam keterangan resminya, Kamis, 28 April 2022.

Luhut melanjutkan, pemerintah mendorong masyarakat untuk berkreasi menciptakan sesuatu yang memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama inovasi-inovasi di bidang kesehatan di tengah pandemi covid-19.

"Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) Fitofarmaka yang berasal dari alam Indonesia ini merupakan cerminan dari inovasi yang dijalankan industri farmasi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," tuturnya.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menyebutkan progres capaian jumlah produk dalam e-katalog hingga awal April 2022 mencapai 259.828 produk dari target 200 ribu produk pada 31 Maret 2022. Pihaknya pun telah menyederhanakan regulasi terkait masuknya produk ke dalam e-katalog, dari yang tadinya 8-9 tahap menjadi dua tahap.

"Begitu pula dengan kepala daerah, sekarang e-Katalog lokal telah diberikan kewenangan dikelola oleh kepala daerah. Ini pun juga sama, dari sembilan proses (pencantuman barang dan jasa) sekarang tinggal dua proses. Dengan kemudahan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan belanjanya untuk produk dalam negeri," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan belanja pengadaan barang dan jasa khusus di bidang kesehatan sebesar 78 persen dari dalam negeri.

''Presiden memberi target 40 persen, tapi kami minta kalau bisa ditingkatkan dari Rp11 triliun menjadi Rp28 triliun. Jadi bukan 40 persen, tapi 78 persen kita inginkan itu pembeliannya bisa di dalam negeri,'' ucap Budi.

Adapun langkah yang diambil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan berjalannya komitmen tersebut yakni dengan membuat transparansi, membuat e-katalog sektoral untuk produk obat dan alat kesehatan dalam negeri, serta melakukan pengawasan di lapangan.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menambahkan, Kemenkes telah menerapkan prinsip tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Jika sudah ada produk yang diproduksi dalam negeri maka tak akan dilakukan impor untuk jenis produk tersebut dan dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan formal.

"Dengan e-katalog sektoral tersebut kita sudah menerapkan penerapan perhitungan TKDN dan juga melakukan freeze terhadap produk-produk impor yang produknya sudah dapat diproduksi dalam negeri, baik itu untuk obat maupun alkes, jadi untuk vaksin pun nanti akan berlaku seperti itu," imbuhnya.

Dengan masuknya fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan formal termasuk di Jaminan Kesehatan Nasional, jelasnya, maka akan memicu industri dan para peneliti untuk terus mengembangkan fitofarmaka.

Menurut Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Reri Indriani, saat ini baru terdapat 25 fitofarmaka yang terdaftar di Badan POM.

"Kami sangat menghargai lembaga peneliti dan pelaku usaha berbasis riset untuk mengembangkan OMAI. Sampai sejauh ini masih baru ada 25 fitofarmaka dan hanya 13 kelas terapi. Tentunya masih ada peluang besar di mana kebutuhan di hilir seharusnya dapat ditangkap di hulu mulai bahan bakunya, tanaman obat dan lainnya," pungkas Reri.

(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id