comscore

Belum Ada Respons Pempus soal Kekhususan Aceh dalam Kelola Minerba

Fajri Fatmawati - 21 Januari 2022 20:27 WIB
Belum Ada Respons Pempus soal Kekhususan Aceh dalam Kelola Minerba
Ilustrasi. Foto: AFP.
Banda Aceh: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh menyatakan hingga saat ini belum ada respons dari Pemerintah Pusat (Pempus) terkait permohonan kekhususan Aceh untuk memiliki kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batu bara (minerba). Hal itu telah diatur melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.

"Hingga hari ini belum ada respons pasti dari Pemerintah Pusat untuk tindak lanjut permohonan Pemerintah Aceh, untuk kekhususan Aceh terkait pengelolaan mineral dan batu bara," kata Kepala Dinas (Kadis) ESDM Aceh, Mahdinur kepada Medcom.id, Jumat, 20 Januari 2022.

 



Mahdinur mengatakan, semua ketentuan dalam Undang-Undang Minerba tetap berlaku ke seluruh Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang khusus.

"Aceh sebenarnya secara UUPA Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara sudah memiliki kewenangan di Provinsi Aceh, karena diatur dalam pasal 156 nomor 11 Tahun 2006. Jadi kekhususan Aceh ini telah memberi kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya alam mineral dan batu bara," jelasnya.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah dua kali mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri, terkait kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara di Aceh. Hal ini sebelum surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 diterima oleh Pemerintah Aceh.

Kedua surat tersebut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM Republik Indonesia, Wali Nanggroe, Ketua DPR Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Surat pertama pada 28 Mei 2020

Surat pertama dilayangkan oleh Gubernur Aceh pada 28 Mei 2020. Surat tersebut guna menanggapi terkait persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi Undang-Undang.

Dalam surat nomor 543/7698 Gubernur Aceh menjelaskan Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara khusus mengatur tentang kewenangan Pemerintah Aceh Yang ditegaskan dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menegaskan bahwa (I) Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Secara khusus, Gubernur Aceh dalam surat tersebut menjelaskan isi Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan (I)    Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

Pada ayat (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batubara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Lalu Pasal 160 ayat (1) UUPA juga menegaskan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

Di samping itu, untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh.

Terkait hal tersebut, Gubernur Aceh menuturkan, sesuai ketentuan Pasal 173A Rancangan UndangUndang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya mineral dan batu bara sesuai dengan kewenangannya.

Surat kedua pada 4 November 2020

Kemudian pada 4 November 2020, Gubernur Aceh kembali mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri, dengan nomor 543/15650 yang berisi perihal yang sama dengan surat pertama. Dalam surat itu Pemerintah Aceh juga menyampaikan beberapa hal yang sama yakni, ketentuan Pasal 173A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Gubernur Aceh kepada Mendagri juga menjelaskan berdasarkan tanggapan dari Biro Hukum Kementerian ESDM pada 29 September 2020 menyatakan kekhususan Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, akan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan mineral dan batu bara di Aceh.

Kementerian Dalam Negeri pada 13 Oktober 2020 menyebutkan terkait kekhususan Aceh telah jelas terakomodir dalam Pasal 173A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga pengelolaan mineral dan batu bara sebagai kewenangan Aceh dapat tetap dijalankan dengan mengikuti norma standar dan prosedur sesuai yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dan turunannya.

Oleh karena itu, pemerintah Aceh meminta tanggapan Menteri Dalam Negeri terkait kepastian pelayanan perizinan dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Aceh sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan penganggaran pada kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Aceh.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id