Pertamina Jawab Tantangan Jokowi Kebut Bangun Kilang

    Suci Sedya Utami - 27 Juni 2020 16:23 WIB
    Pertamina Jawab Tantangan Jokowi Kebut Bangun Kilang
    Ilustrasi PT Pertamina (Persero) - - Foto: dok Setkab
    Jakarta: PT Pertamina (Persero) menjawab tantangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengebut pembangunan kilang dalam waktu lima tahun.

    CEO Refinary and Petrochemical Subholding PT Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang mengatakan membangun kilang tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Butuh waktu setidaknya lima hingga 10 tahun dimulai dari tahap perencanaan.

    Bahkan paling cepat bisa rampung dalam delapan tahun jika masih menggunakan metode konvensional. "Pak Presiden sempat challenge di kepemimpinan dia kok enggak ada kilang. Karena memang butuh waktu lama. Untuk tahap eksekusi saja butuh 4-5 tahun, belum engineering, lelang dan lain sebagainya," kata Ignatius dalam webinar, Sabtu, 27 Juni 2020.

    Ignatius menjelaskan banyak kendala dalam pembangunan kilang pada tahap pertama seperti pengadaan lahan. Minimal dibutuhkan lahan sekitar seribu hektar. Sementara itu, mencari lahan di Jawa untuk membangun kilang lebih sulit ketimbang di Kalimantan dan Sulawesi.

    "Untuk pengadaan lahan di Kilang Tuban tidak berasal dari satu sumber. Ada lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta ada lahan milik masyarakat yang dibeli," tambahnya.

    Jika menggunakan lahan masyarakat, Pertamina harus melakukan pembebasan tanah secara prudent agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari. Pasalnya, seringkali masyarakat keberatan lahannya digunakan hingga mengajukan protes ke tingkat pengadilan.

    "Satu kilang baru yang terintegrasi dengan petrokimia membutuhkan investasi USD16 miliar. Dengan kebutuhan dana sebesar itu Pertamina tidak mampu membiayainya sendirian," tambahnya.

    Adapun Pertamina membutuhkan investor agar pembangunan kilang segera rampung. Misalnya dalam proyek Kilang Cilacap dengan calon mitra Saudi Aramco. Perusahaan minyak asal Arab Saudi itu meminta internal rate of return (IRR) sebesar 15 persen.

    Untuk mencapai IRR tersebut dibutuhkan insentif dari pemerintah berupa fasilitas pajak, pembebasan bea masuk dan lainnya. Sementara khusus kilang yang telah beroperasi (existing), Pertamina akan melakukan valuasi.
    Namun nilai valuasi tersebut memiliki disparitas yang cukup besar yang terkadang angka antara yang diajukan perseroan berbeda dengan hitungan mitra.

    "Komposisi ini ada masing-masing kepentingannya dan tidak mudah untuk deal, untuk mencapai win-win solution. Syukur dalam dua tiga tahun terakhir kita dapatkan banyak pelajaran sehingga optimis, mudah-mudahan dukungan ketersediaan lahan kita akan lebih mudah cari investor," tukasnya.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id