Cermati Substansi Pokok Revisi UU Minerba

    Suci Sedya Utami - 12 Mei 2020 21:33 WIB
    Cermati Substansi Pokok Revisi UU Minerba
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (kiri). Foto : Medcom/Suci.
    Jakarta: Pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara (Minerba) menjadi UU yang terbaru.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan dalam revisi UU tersebut, terdapat 13 substansi pokok yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan Komisi VII DPR sebagai wakil parlemen yang menangani sektor minerba.

    Arifin menyebutkan pertama terkait penyelesaian permasalahan antarsektor yaitu melalui demarkasi atau pemisahan kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta adanya jaminan pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah diberikan kepada pemegang izin.

    Kedua, terkait konsepsi wilayah hukum yakni kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

    Ketiga penguatan kebijakan peningkatan nilai tambah. Arifin bilang salah satunya melaIui pengaturan kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di dalam negeri yang konsisten dengan kebijakan pemerintah saat ini.

    "Kami meyakini bahwa pelaksanaan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral akan dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara," kata Arifin dalam pandangan akhir di Sidang Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2020.

    Keempat mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba melalui penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta serta dengan pengenaan kewajiban penyediaan dana ketahanan cadangan kepada pelaku usaha.

    Kelima pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan menghadirkan perizinan baru yakni Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang mekanisme perizinannya lebih mudah dan sederhana.

    Keenam menertibkan kegiatan reklamasi dan pascatambang salah satunya melalui pengaturan sanksi pidana bagi pemegang izin yang tidak melakukan kegiatan tersebut.

    Ketujuh mengenai jangka waktu perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terintegrasi dengan fasilitas smelter logam atau kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu-bara diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

    Kedelapan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi maka penetapan wilayah pertambangan dilakukan setelah ditentukan oleh Pemda Provinsi serta penghapusan besaran luas minimum pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi.

    Kesembilan terkait pengaturan status minerba yang diperoleh dari penambangan tanpa izin maka akan ditetapkan sebagai barang sitaan dan atau Barang Milik Negara (BMN).

    Ke-10 penguatan Peran BUMN, di antaranya pengaturan bahwa eks wilayah IUP (WIUP) dan WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham divestasi.

    Ke-11 terkait kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

    Ke-12 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menambahkan luas maksimal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang semula 25 hektare menjadi 100 hektare serta menambahkan jenis pendapatan daerah berupa iuran pertambangan rakyat; dan

    "Ke-13 tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional sebagai pedoman pengelolaan berkelanjutan," jelas Arifin.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id