Putusan Denda terhadap Grab dan TPI Dinilai Tepat

    Eko Nordiansyah - 27 Juli 2020 20:44 WIB
    Putusan Denda terhadap Grab dan TPI Dinilai Tepat
    Putusan denda yang diberikan KPPU terhadap Grab dan TPI dinilai tepat. Foto: AFP
    Jakarta: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) atas dugaan diskriminasi kepada para mitra pengemudi mandirinya dinilai sudah tepat. Pasalnya, Grab dan TPI dinilai melakukan penguasaan industri dari hulu ke hilir yang memiliki rangkaian produksi.

    "Saya kira jelas soal itu ya, yang dilakukan oleh Grab dengan TPI itu," kata pengamat hukum persaingan usaha dari Universitas Brawijaya Malang Sukarmi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

    Ia menegaskan, salah satu pelanggarannya terletak pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengisyaratkan larangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

    Menurutnya, penguasaan yang dilakukan dari hasil konsolidasi usaha antara Grab dan TPI telah menimbulkan persaingan tidak sehat, yang kemudian berdampak pada adanya kerugian, baik itu yang diderita oleh pelaku usaha lain.

    "Konsumen dalam pengertian undang-undang adalah user, termasuk yang akan naik (penumpang). Tetapi nyatanya ini konsumen yang dimaksud dalam UU ada pelaku usaha lain yakni mitra Grab,” jelas mantan Komisioner KPPU itu.

    Dia menuturkan, ada tiga alasan mengapa KPPU memutus bersalah dalam perkara ini. Pertama,  adalah bahwa persaingan tidak sehat itu sudah sangat nyata. Dalam putusan, majelis menilai ada satu bentuk kerja sama yang yang digalang Grab sehingga lebih mengutamakan TPI.

    "Kalau itu dari hulu ke hilir dia kuasai, ini  akan punya dampak adanya satu kerugian yang bisa diderita oleh pihak lain yakni mitra di luar TPI. Dalam konteks ini, Grab ini kan menjadi alternatif lahan pekerjaan bagi masyarakat," ungkap dia.

    Kedua, kerjasama Grab dan TPI akan merugikan pihak lain yang tidak terafiliasi karena peluang pengemudi non-TPI untuk mendapatkan banyak penumpang semakin tipis. Bahkan bisa jadi mereka tidak mendapatkan peluang, sehingga kalaupun dapat, pasti peluangnya kecil karena lebih mengutamakan keluarga.

    Adapun alasan ketiga, Sukarmi melihat kerja sama ini jauh dari tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa lembaga yang dibina KPPU harus memperlihatkan terjadinya sebuah persaingan yang sehat, yang mana dalam hal ini yang diuntungkan adalah masyarakat secara luas.

    "Pasal 14 ini dan termasuk UU Nomor 5 Tahun 1999, salah satu tujuannya adalah bagaimana kondisi situasi persaingan yang sehat itu bisa bermuara pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

    Berdasarkan hasil putusan sidang, KPPU menilai Grab tidak kooperatif dalam proses persidangan karena tidak hadir memenuhi panggilan sidang pemeriksaan terlapor dan tidak menyampaikan data dan atau dokumen yang diminta oleh majelis komisi.

    Selain itu, Grab juga dituduh telah melakukan merendahkan pengadilan, karena dinilai tidak menghormati kedudukan majelis komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan majelis komisi dan melakukan pembunuhan karakter terhadap KPPU. Grab juga dinilai tidak menghargai profesi masing-masing pihak yang ada dalam ruang sidang, baik kepada majelis komisi, saksi, maupun ahli.

    Sebagaimana diketahui, Grab Indonesia terkena denda Rp30 miliar dan TPI sebesar 19 miliar. Keduanya terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain di Indonesia, Grab juga pernah disanksi di Singapura dan Filipina karena dianggap melanggar prinsip persaingan usaha.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id