comscore

Subsidi Pupuk Capai Rp30 Triliun, Produktivitas Pertanian Masih Rendah

Desi Angriani - 03 Desember 2021 15:43 WIB
Subsidi Pupuk Capai Rp30 Triliun, Produktivitas Pertanian Masih Rendah
Pupuk Bersubsidi. Foto : MI.
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menyebut anggaran tahunan subsidi pupuk berkisar antara Rp20 triliun-Rp30 triliun. Namun, produktivitas pertanian yang dihasilkan masih rendah alias tak sebanding.

Data USDA menunjukkan produksi tanaman pangan padi dan jagung selama lima tahun terakhir cenderung turun dari 47,8 juta ton pada 2016 menjadi 47 juta ton di 2020, atau menyusut 1,59 persen.

 



"Data menunjukkan tidak sebandingnya pengeluaran untuk anggaran dengan hasil yang dicapai. Dibutuhkan evaluasi supaya anggaran sebesar ini dapat mencapai peningkatan produktivitas," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat, 3 Desember 2021.

Menurutnya skema pemberian subsidi pupuk selama ini perlu dievaluasi agar menyasar petani secara langsung dan mengubah persepsi mengenai biaya dan manfaat penggunaan input. Sebab, input pertanian seperti pupuk, benih, irigasi, dan pestisida sangat penting untuk mendongkrak produktivitas.
 
"Optimalisasi subsidi input pertanian sendiri dapat dicapai dengan beberapa cara, termasuk dengan mengganti subsidi pupuk dengan pembayaran langsung berupa saldo kepada petani untuk memangkas middleman dan memastikan bantuan tepat sasaran," jelasnya.

Ia menambahkan perubahan skema bantuan dapat ditempuh dengan kajian atau dasar yang lebih jelas mengenai penentuan besaran 0,1 hektar serta pendataan petani yang jelas. Termasuk dengan melibatkan aparatur desa dalam pendataan, verifikasi dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

Kemudian perlu proses hukum untuk mengubah UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengatur persyaratan terkait jenis tanaman budidaya dan batas luas lahan dua hektare untuk bantuan pemerintah.

“Menurut kami, usulan ini tidak membantu memecahkan masalah karena menambah mata rantai proses perencanaan subsidi pupuk. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian kami, seringkali keterlambatan atau kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan lamanya proses perencanaan berjenjang ini, sehingga turut memengaruhi salah satu prinsip 6T yang dikemukakan, yaitu tepat waktu,” tambahnya.

CIPS pun merekomendasikan peningkatan transparansi serta ketepatan waktu pemberian bantuan melalui penggunaan pembayaran langsung atau direct payment ke rekening penerima. Hal ini tidak memerlukan waktu distribusi panjang seperti pada bantuan barang.

"Saldo bantuan juga harus dipastikan tidak dapat ditarik tunai tetapi bisa dibelanjakan untuk berbagai jenis input sesuai dengan kebutuhan dan dibelanjakan di mana saja jika infrastruktur seperti ketersediaan EDC mendukung," pungkas dia.


(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id