Krisis Evergrande, Pemerintah Perlu Waspadai Pertumbuhan Properti di Indonesia

    Eko Nordiansyah - 24 September 2021 15:27 WIB
    Krisis Evergrande, Pemerintah Perlu Waspadai Pertumbuhan Properti di Indonesia
    Krisis evergrande. Foto ; AFP.



    Jakarta: Pemerintah diminta untuk memperhatikan dampak krisis Evergrande Group di Tiongkok yang bisa berdampak kepada Indonesia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada tiga jalur transmisi risiko yang harus diperhatikan pemerintah terkait krisis Evergrande.

    Pertama, ia menyebut risiko yang harus menjadi perhatian adalah transmisi di sektor keuangan. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk melakukan stress test kepada perbankan atau lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan pengembang terbesar kedua Tiongkok tersebut.

     



    "Jadi BI, OJK, dan pemerintah perlu melakukan pendataan atau stress test kepada perbankan atau lembaga keuangan yang memiliki afiliasi baik langsung maupun tidak langsung kepada pembiayaan di Evergrande. Ini bisa meminimalisir dan mengantisipasi dampak transmisi krisis ke sektor keuangan," kata dia kepada Medcom.id, Jumat, 24 September 2021.

    Kedua, Bhima menambahkan, yang perlu diantisipasi adalah dampaknya terhadap ekspor dan impor. Menurut dia, sektor properti tentu memiliki kaitan dengan bahan-bahan baku material yang sebagian diekspor Indonesia. Apalagi Tiongkok merupakan tujuan ekspor yang kontribusinya cukup besar terhadap perdagangan internasional Indonesia.

    Ketiga, pemerintah juga diminta untuk mewaspadai adanya dampak terhadap kepercayaan sektor keuangan terhadap sektor properti di dalam negeri. dengan kondisi sektor properti yang belum pulih sepenuhnya, ia menyebut, kasus Evergrande berimbas pada keraguan lembaga keuangan membiayai kredit konstruksi ataupun kredit pemilikan rumah (KPR).

    Selain tiga jalur transmisi yang bisa merembet kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia, Bhima juga mengatakan, perlu adanya antisipasi dalam melakukan dorongan kepercayaan terhadap pemulihan sektor properti dengan hati-hati. Apalagi saat ini BI juga memberikan kelonggaran uang muka untuk pembiayaan properti.

    "BI punya kebijakan pelonggaran uang muka untuk pembelian rumah. Ini perlu diperhatikan efeknya terhadap pertumbuhan kredit properti, jangan sampai membuat bubble. Kemudian diperhatikan dampaknya terhadap kredit macet kedepannya. Ini perlu diperhatikan juga sehingga kasus yang ada di Tiongkok tidak merembet ke Indonesia," pungkasnya.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id