UMKM Minta Program Restrukturisasi Kredit Diperpanjang

    Antara - 15 September 2021 20:12 WIB
    UMKM Minta Program Restrukturisasi Kredit Diperpanjang
    Ilustrasi penyaluran kredit UMKM - - Foto: dok Medcom



    Jakarta:Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyebut asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih meminta agar akses untuk mendapat kredit dapat diperpanjang.

    "Mereka (UMKM) meminta karena ekonomi masih sulit, mereka minta program restrukturisasi pinjaman itu diperpanjang dan memang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah memperpanjang sampai 2023, kira-kira poin besarnya itu," kata Menkop dan UKM Teten Masduki seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 September 2021.

    Menurut Menkop, Presiden Jokowi akan mencarikan solusi untuk permintaan tersebut. Adapun program restrukturisasi pembiayaan bagi UMKM tetap akan diperpanjang sampai 2023.

     



    "Akses pembiayaan ini yang tadi Pak Presiden menyampaikan misalnya ada mereka yang sudah punya pinjaman tapi sudah masuk pada program restrukturisasi untuk mendapatkan top up pembiayaan kan masih sulit, nah ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ungkap Teten.

    Selain itu, perlunya efektivitas belanja pemerintah sesuai dengan aturan undang-undang agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat membelanjakan 40 persen anggarannya untuk produk koperasi dan UMKM.

    "Hari ini baru sekitar 27 persen, tadi mereka minta itu diefektifkan karena ini akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk-produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Pak Presiden tadi minta secara khusus produk-produk yang ditawarkan langsung ke Kementerian dan Lembaga supaya diserap," jelas Teten.

    Dalam dialog tersebut, Presiden Jokowi juga mendengar masukan terkait pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Total pagu anggaran dalam Program Ekonomi Nasional PEN) untuk UMKM adalah mencapai Rp184,93 triliun.

    Rinciannya, untuk alokasi Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR mencapai Rp31,95 triliun dengan target 17,8 juta UMKM dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro mencapai Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta pelaku usaha.

    Selanjutnya belanja imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan Korporasi senilai Rp8,51 triliun, Penjaminan "loss limit" UMKM dan korporasi senilai Rp2 triliun, pembebasan rekening minimal, biaya beban dan abodemen untuk perpanjangan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021 sebesar Rp1,27 triliun.

    Kemudian ada Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 6 BUMN, LPEI, dan SWF atau LPI senilai Rp58,76 triliun. Terakhir, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan senilai Rp66,99 triliun.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id