Pemerintah Perlu Beri Perhatian terkait Kerugian PGN

    Suci Sedya Utami - 14 April 2021 18:40 WIB
    Pemerintah Perlu Beri Perhatian terkait Kerugian PGN
    Salah satu BUMN yang perlu mendapat perhatian pemerintah yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Foto: MI/Panca Syurkani



    Jakarta: Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian pada permasalahan beban keuangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang berimbang.

    Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, salah satu BUMN yang perlu mendapat perhatian yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Tahun lalu, PGN mengalami kerugian sebesar USD264,7 juta. Salah satu pemicunya yakni sengketa pajak atas transaksi 2012 dan 2013.






    "Kalau kerugian yang disampaikan di lapran keuangan paling banyak (penyebabnya) pajak," kata Komaididi Jakarta, 14 April 2021.

    Menurut Komaidi, sengketa pajak tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, jika PGN merugi maka akan mengurangi setoran dividen ke negara. Selain itu juga akan menghambat pembangunan infrastruktur gas untuk pemerataan penggunaan gas bumi.

    "Itu seharusnya diselesaikan di pemerintah, masalah kantong kiri kantong kanan, kalau bayar pajak setoran dividen berkurang," tutur dia.

    Selain itu, perhatian berikutnya pada penetapan harga gas industri sebesar USD6 per million british thermal unit (MMBTU). Kebijakan ini juga menjadi penyebab PGN rugi. Kondisi ini diperparah oleh penyerapan gas yang tidak optimal sehingga membuat keuntungan sebagai penyalur gas yang kecil tergerus biaya operasi.

    "Hal ini harus diperhitungkan pemerintah, sebenarnya nggak apa-apa tapi volumenya banyak, tapi simulasi itu meleset sehingga kerugiaan tidak bisa terhindarkan," ujar Komaidi.

    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Menurut Eddy, dengan realisasi penyerapan gas industri yang tidak optimal, maka sebaiknya pemerintah mengevaluasi kebijakan harga gas. Sebab seharusnya dengan ditetapkannya gas menjadi USD6 per MMBTU, industri harus lebih produktif.

    "Pemerintah juga evaluasi kebijakan dari program harga gas khusus untuk industri tertentu itu. Karena setelah diberikan fasilitas itu industrinya enggak bergeliat," ujar Eddy.

    Eddy menambahkan, berdasarkan laporan keuangan PGN terlihat realisasi niaga gas bumi kepada industri dan komersial sepanjang 2020 mengalami penurunan 23 persen dibandingkan 2019. Padahal, semestinya kebijakan harga gas khusus ini bisa mendorong industri yang memakai bahan baku gas lebih bergeliat.

    "Konsep awalnya kan keringanan harga gas itu agar industrinya meningkatkan kinerja, menghasilkan produk dan bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Nah, ini perlu evaluasi ini kebijakan, efektif atau enggak," jelas Eddy.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id