comscore

Satgas BLBI Dikritik Gara-gara Klaim Sita Aset Tanah Obligor Rp19 triliun

Husen Miftahudin - 04 April 2022 11:20 WIB
Satgas BLBI Dikritik Gara-gara Klaim Sita Aset Tanah Obligor Rp19 triliun
Ilustrasi aset tanah sitaan kasus BLBI - - Foto: dok Satgas BLBI
Jakarta: Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Hardjuno Wiwoho mengkritik klaim Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyita aset tanah para obligor senilai Rp19 triliun.

Pasalnya, nilai aset yang disita itu tidak mencerminkan nilai sebenarnya lantaran sudah menyusut. Karena itu, dia meminta menghentikan pernyataan yang terkesan bombastis tersebut.
"Satgas BLBI mesti ingat, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dulu melakukan kekeliruan yang sama yakni perkiraan nilai aset sudah dihitung sebagai nilai pembayaran utang. Namun setelah dijual, ternyata nilai tunai hanya lima persen dari perkiraan," ujar  Hardjuno dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 4 April 2022.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sejak Satgas BLBI dibentuk hingga saat ini telah berhasil menyita sejumlah aset dengan nilai hampir Rp20 triliun.

"Sampai saat ini, Satgas BLBI sudah berhasil menyita aset tanah sebesar 19.988.942,35 meter persegi yang kalau dinilai dengan uang seluruhnya dengan perhitungan konservatif dengan hitungan rata-rata sebesar Rp19.134.633.815.293," papar Mahfud.

Hardjuno menjelaskan, klaim Mahfud yang menyatakan bahwa Satgas BLBI telah menyita aset obligor sebanyak 19 juta meter dengan perhitungan rata-rata nilai Rp19 triliun adalah pernyataan berbahaya dan berimplikasi hukum.

Sebab aset sitaan bukanlah sitaan tunai dan belum masuk kas negara, sehingga belum bisa dihitung. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyatakan sitaan tanah itu nilainya sekian dan ternyata setelah dilelang nilainya jauh dari perkiraan, hal itu bisa disebut sebagai korupsi karena merugikan negara.

"Ingat BPPN menerima aset lalu sudah dikatakan nilainya sekian-sekian, utang obligor lunas, dikasih SKL (Surat Keterangan Lunas). Ternyata setelah dijual nilainya hanya lima persen dari perkiraan. Ini siapa yang tanggung jawab? Seharusnya bisa disebut sebagai korupsi karena rugikan negara, ini kesalahan fatal yang jangan diulang lagi," papar Hardjuno.

Pada intinya, Hardjuno menegaskan, Satgas BLBI jangan pernah menilai dari valuasi aset seperti tanah yang disita, karena bisa saja nilainya di mark up. Yang harus dinilai adalah ketika aset tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya sudah disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugian negara.

"Jadi angka klaim Satgas BLBI sudah sukses menyita aset sebesar Rp19,1 triliun itu hanyalah angka perkiraan yang cenderung kosong melompong. Tanah-tanah sitaan yang dulu diklaim Rp9,8 triliun itu dan sekarang tambah lagi ini, kita perkirakan jika dilelang nilainya tak lebih dari Rp1 triliun sampai Rp2 triliun," pungkas Hardjuno.

(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id