comscore

Luhut: Pemerintah Tegas Gugat Kasus Montara

Antara - 01 April 2022 17:49 WIB
Luhut: Pemerintah Tegas Gugat Kasus Montara
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: dok MI/Moh Irfan.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pemerintah tegas untuk menggugat hingga tuntas terkait kasus tumpahan minyak mentah akibat ledakan kilang minyak Montara yang mencemari Laut Timor demi membela rakyat Nusa Tenggara Timur.

"Tugas saya untuk membela kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia, dan saya pikir kalau lihat gambarnya itu betapa hancurnya rumput laut yang menjadi mata pencaharian rakyat, itu harus dilindungi," kata Luhut dalam Forum Merdeka Barat 9 secara daring dilansir Antara, Jumat, 1 April 2022.
Meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor milik perusahaan Thailand yang berkantor di Australia yaitu PTTEP Australasia pada 2009 menumpahkan sekitar 30 ribu barel minyak mentah ke Laut Timor dan mencemari biota laut di perairan tersebut. Dampak dari tumpahan minyak tersebut masih terjadi hingga saat ini yang mengontaminasi sumber daya Laut Timor dan berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan merusak lingkungan masyarakat setempat.

Luhut menekankan rumput laut yang menjadi mata pencaharian bagi rakyat di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang tercemar oleh tumpahan minyak tersebut sehingga banyak petani yang merugi.

"Belum lagi kerusakan terhadap tubuh manusia karena memakan ikan yang terkontaminasi dan seterusnya. Jadi tidak bisa main-main dengan ini, maka kami betul-betul serius sekali menangani ini, dan kita akan fight at all cost," tegas Luhut.

Pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas untuk menggugat kasus tumpahan minyak tersebut pada 2018, dan gugatan dimenangkan oleh Indonesia pada Maret 2021. Namun perusahaan Thailand PTTEP mengajukan banding yang persidangan internasionalnya akan digelar Juni 2022.

Luhut menekankan pemerintah Indonesia tegas untuk meminta ganti rugi pada PTTEP. "Sikap kita tegas kita tidak mau kompromi soal ini. Bahwa ada kesalahan dibuat oleh PTTEP, jadi harus bayar karena itu kompensasi pada masyarakat. Angkanya berapa itu bisa diaudit oleh perusahaan yang qualified untuk melakukan itu. Jadi buat kita bukan soal bicara keuntungan tapi kehadiran pemerintah untuk membela rakyatnya di daerah pedesaan, daerah pinggir laut," kata Luhut.

Luhut menegaskan pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Peraturan Presiden untuk melayangkan gugatan di dalam negeri yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara gugatan di luar negeri dikoordinatori oleh Kementerian Hukum dan HAM.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id