Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Suntik Rp4,3 Triliun untuk Kereta Cepat

    Eko Nordiansyah - 08 November 2021 20:10 WIB
    Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Suntik Rp4,3 Triliun untuk Kereta Cepat
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok MI/Irfan.



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan kritikan dari Komisi XI DPR terkait rencana pemerintah menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,3 triliun. Suntikan PMN ini akan digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Sri Mulyani mengungkapkan, PMN yang diberikan negara untuk memenuhi kebutuhan base equity dari BUMN yang terlibat skema business to business (b to b) sebagai konsorsium, yakni PT KAI (Persero), PT Perkebunan Negara IV (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

     



    "Saya ingat beberapa kali mewakili Menteri BUMN saya diultimatum tidak menggunakan uang negara. Dalam kenyataan pelaksanaannya, kita sudah minta dilakukan audit, itu BPKP dari internal pemerintah. Sudah ada audit itu, kita men-encourage untuk melihat audit BPKP-nya," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin, 8 November 2021.

    Kronologi modal awal proyek kereta cepat

    Ia menceritakan, seharusnya keempat BUMN tersebut menyediakan modal awal sebesar USD920 juta untuk memulai proyek kereta cepat tersebut. Awalnya para BUMN ini optimistis bisa memenuhi kewajiban penyediaan modal ini, namun dalam perjalanannya mereka tidak memiliki lagi ekuitas untuk mencairkan pinjaman dari CDB.

    "Keempat BUMN tidak mampu menyetorkan modal awalnya, sehingga untuk proyek ini jalan berdasarkan pinjaman dari CDB dan dia mencairkan sampai suatu titik tertentu tidak bisa dicairkan lagi karena tidak ada ekuitas yang mendukungnya atau ekuitasnya sudah habis," ungkapnya.

    Sri Mulyani menyebut, pemerintah sudah dan sedang melakukan berbagai cara agar proyek ini tetap jalan, namun dengan tidak membebani keuangan negara. Misalnya saja dengan menegosiasikan jalan terbaik dengan konsorsium Tiongkok, mengurangi kepemilikan pemerintah, atau menggunakan mekanisme debt to equity swap.

    Ia menambahkan, perubahan kebijakan dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga dipengaruhi statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020. Oleh karena statusnya itu, Sri Mulyani memastikan setiap uang negara yang digunakan akan didukung tata kelola yang baik.

    "Sekarang kereta cepat ini masuk sebagai PSN, kalau menjadi PSN kan harus kita jagain, disitulah muncul berbagai hal. Saya paham bapak ibu sekalian menanyakan governance dari proyek ini. Saya punya posisi yang sama dengan bapak ibu sekalian dan oleh karena itu kami akan sebelum kita tap in, make sure kita melakukan audit," pungkas dia.


    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id