PGN Bakal Ambil Alih Proyek Pipa Gas Cisem

    Suci Sedya Utami - 13 Juli 2021 20:22 WIB
    PGN Bakal Ambil Alih Proyek Pipa Gas Cisem
    Ilustrasi jaringan gas PGN. Foto: Dok.MI



    Jakarta: PT PGN (Persero) menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil alih proyek pembangunan pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem).

    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan mengatakan, subholding gas ini akan memprioritaskan terlebih dahulu ruas dari Semarang ke Batang. Dengan begitu, akan ada pasokan gas khusus ke Batang melalui jaringan Semarang-Batang.

     



    "Kita sudah koordinasi dengan Kementerian ESDM bangun jaringan transmisi Cirebon-Semarang, yang kita prioritaskan dari Semarang ke Batang," kata Heru dalam acara Investor Daily Summit 2021 yang digelar secara daring, Selasa, 13 Juli 2021.

    Heru mengatakan ruas tersebut penting untuk mengaliri gas ke Kawasan Industri Kendal. Kawasan Industri Kendal membutuhkan pasokan gas bumi sekitar 37 billion british thermal unit per day (BBTUD). Setelahnya, kata Heru, akan dilanjutkan pembangunan untuk ruas Batang ke Cirebon.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat perlu adanya percepatan untuk pembangunan jaringan Semarang-Batang dalam membantu pemenuhan kebutuhan gas di Jawa Tengah. Menurut Ganjar jaringan pipa Cirebon-Semarang juga penting untuk diselesaikan.

    “Faktanya Jawa Tengah memang agak shut posisi gasnya, saya kira perlu di gas sehingga gas untuk industrinya bisa jalan,” jelas Ganjar.

    Seperti diketahui proyek pipa transmisi Cisem telah mangkrak 16 tahun. Kontraktor yang memenangkan tender pada 2006, PT Rekayasa Industri (Rekind) mundur lantaran alasan pasokan gas yang belum terjamin.

    Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun telah menunjuk PT Bakrie & Brothers (BNBR) untuk melanjutkan proyek tersebut lantaran BNBR merupakan pemenang kedua dalam lelang 16 tahun silam.

    Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan apabila keputusan BPH Migas tersebut tetap dilakukan, maka akan melanggar hukum.

    Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM M. Idris Sihite mengatakan dalam aturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2005 tidak tertulis bahwa pemenang lelang kedua yakni BNBR berhak melanjutkan proyek tersebut apabila pemenang pertama mundur. Aturan soal pemenang lelang kedua ini baru ada pada 2019.

    "Di ketentuan peraturan 2005 tidak mengenal urutan pemenang berikutnya. Ini kita jadikan landasan hukum untuk memproses PT Bakrie & Brothers sebagai pemenang berikutnya," kata Idris.

    Ia bilang  dalam menetapkan BNBR sebagai badan usaha yang melanjutkan proyek tersebut, BPH Migas menggunakan dasar hukum Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019. Dalam aturan pada pasal 23 ayat 2  memang diatur mengenai klausal pemenang kedua bisa melanjutkan proyek apabila pemenang pertama mundur.

    Namun, kata Idris, tentu dasar hukum ini tidak sesuai dengan ketentuan lelang awal proyek tersebut yang seharusnya menggunakan ketentuan di saat lelang dilakukan.

    "Lelangnya kan 2006. Nggak boleh namanya peraturan itu retroaktif (berlaku surut ke belakang). Jadi poinnya adalah nggak pas kalau langsung ditunjuk ke pemenang kedua," tandas Idris.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id