Sudah Diajukan ke Sri Mulyani, Usulan Bebas Pajak Mobil Baru Masih Dikaji

    Eko Nordiansyah - 16 September 2020 18:41 WIB
    Sudah Diajukan ke Sri Mulyani, Usulan Bebas Pajak Mobil Baru Masih Dikaji
    Usulan untuk relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen masih dikaji. Foto: Dok. Kementerian Perindustrian.
    Jakarta: Usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun rencana ini masih dikaji.

    Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan isi usulan Menperin secara garis besar adalah pembebasan pajak-pajak terkait sementara pada saat pandemi untuk melindungi industri kendaraan bermotor dari potensi kerugian yang dalam.

    "Mengenai usulan tersebut, tentu kami perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di Kementerian/Lembaga terkait serta stakeholder terkait lainnya," kata dia kepada Medcom.id, Rabu, 16 September 2020.

    Ia menambahkan Kementerian Keuangan perlu melakukan pengkajian lebih dalam mengenai usulan dimaksud, secara komprehensif dengan berbagai pertimbangan. Pihaknya tentu terbuka dengan usulan insentif untuk membantu dunia usaha di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini.

    "Mengenai tambahan dukungan terhadap sektor tertentu, kami terbuka terhadap masukan dan usulan dari berbagai pihak, termasuk dari rekan-rekan Kementerian/Lembaga pembina sektor," jelas dia.

    Agus sebelumnya menyebut, usulan untuk pembebasan pajak ini karena pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi covid-19 diharapkan bisa tumbuh dengan stimulus. Oleh karena itu, ia meminta relaksasi pajak mobil baru nol persen sampai Desember 2020.

    Agus mengatakan penjualan produk otomotif mengalami penurunan selama pandemi. Sektor ini perlu mendapat perhatian lantaran melibatkan cukup banyak tenaga kerja dan industri kecil menengah komponen otomotif.

    “Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear satu dan tear dua yang begitu banyak. Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” paparnya.

    Saat ini ketentuan yang berlaku adalah pembelian mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70 persen untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan dan juga isi silinder. 

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id