comscore

Jangan Salah Kaprah! CPO Bukan Termasuk Produk yang Dilarang Ekspor

Antara - 26 April 2022 15:50 WIB
Jangan Salah Kaprah! CPO Bukan Termasuk Produk yang Dilarang Ekspor
Kelapa Sawit. Foto : AFP.
Pontianak: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalbar, M. Munsif menjelaskan minyak sawit mentah (CPO) bukan termasuk produk yang dilarang untuk diekspor, melainkan hanya bahan baku minyak goreng berupa RBD Palm Olein serta minyak goreng yang dilarang.

"Dalam pengumuman Presiden tidak melarang ekspor CPO, hanya bahan baku minyak goreng berupa RBD Palm Olein dan minyak gorengnya," ujarnya di Pontianak, dikutip dari Antara, Selasa, 26 April 2022.
Ia menjelaskan dengan perihal tersebut petani atau pelaku usaha perkebunan dan asosiasi tidak perlu khawatir akan harga tanda buah segar (TBS) sawit sebagaimana isu yang berkembang dan terjadi di lapangan.

"Kemudian Pabrik Kelapa Sawit atau PKS tidak boleh bertindak sepihak dalam menurunkan harga karena bisa melanggar ketentuan dari tim penetapan harga TBS provinsi sebagaimana yang telah berlangsung," jelas dia.

Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) juga telah mengeluarkan surat untuk pimpinan daerah yang memberikan penjelasan terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang kebijakan pelarangan ekspor bahan baku dan minyak goreng yang berlaku mulai 28 April 2022 sampai batas yang belum ditentukan.

"Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa yang dilarang ekspor yakni bahan baku minyak RBD Palm Olein dan minyak goreng. Dari persepsi yang salah di lapangan, Dirjenbun mendapatkan laporan bahwa ada PKS yang menurunkan harga TBS mencapai Rp1.400 per kg. Nah, hal itu melanggar Permentan 01/2018 dan untuk di Kalbar melanggar Pergub 63/2018," jelas dia.

Ia meminta asosiasi seperti Apkasindo, AspekPir, SPKS dan lainnya sebagai wadah perhimpunan petani sawit untuk menggerakkan pengurus dan anggotanya turut memantau penerapan harga TBS di area sekitar kebunnya.

"Selanjutnya dilaporkan ke Disbun Kabupaten atau Provinsi untuk menjadi bahan evaluasi dan tindakan teguran serta sanksi administrasi bila diperlukan. Untuk harga mengacu pada penetapan harga TBS provinsi yang dilakukan dua kali dalam sebulan," ujarnya.

(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id