KPC PEN

    UU Cipta Kerja Respons Kondisi Ketenagakerjaan yang Dinamis

    Gervin Nathaniel Purba - 17 Oktober 2020 11:55 WIB
    UU Cipta Kerja Respons Kondisi Ketenagakerjaan yang Dinamis
    Pembahasan UU Cipta Kerja pada program Economic Challenges Metro TV. (Foto: MI/Ramdani)
    Jakarta: UU Cipta Kerja dipastikan masih relevan dengan UU sebelumnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja dinilai mampu menjawab tantangan perkembangan dan kebutuhan tenaga kerja baru pada tingkat nasional dan global.

    "UU Nomor 13 Tahun 2003 sudah hampir 20 tahun. Saya kira butuh ketentuan perundangan-undangan untuk bisa merespons kondisi ketenagakerjaan yang sangat dinamis," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada program Economic Challenges Metro TV, Jumat, 16 Oktober 2020.

    Lahirnya UU Cipta Kerja bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara hak melindungi pekerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. UU ini juga memastikan keberlangsungan dunia usaha agar tidak terlalu tertekan.  Dengan tujuan dunia usaha bisa melakukan ekspansi, seiring dengan peluang terciptanya lapangan kerja baru.

    Selain itu, UU Cipta Kerja juga menjawab tantangan menghadapi revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital yang mengakomodasi pola kerja baru. 

    "Jadi UU ini menekankan pada betapa pentingnya kita menciptakan lapangan kerja. Terutama sektor padat karya," ujar Ida.

    Menciptakan lapangan kerja baru ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Terutama pada situasi pandemi ini. Jumlah orang yang membutuhan pekerjaan semakin besar setiap tahunnya.

    Berdasarkan proyeksi rencana tenaga kerja yang diteliti oleh Kemenaker, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan naik 138,83 juta pada 2024. Naik sekitar 12 juta pekerja sejak 2019, atau ada penambahan sekitar dua juta tenaga kerja per tahun.

    "Setiap tahun butuh dua juta lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja baru yang diproyeksikan tersebut," ujarnya.

    Sementara itu, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai masih kurang. Menurut Ida, sebanyak 85 persen tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia didominasi SMA ke bawah. Sementara, 55 hingga 56 persen tingkat pendidikannya SMP ke bawah.

    Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk bekerja keras meningkatkan kompetensi mereka. UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan bermaksud meningkatkan komptensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

    "Sumber tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tentu saja menjadi aspek krusial bagi iklim investasi dan pencari tenaga kerja. Selain sektor padat karya, tenaga kerja yang kompeten dan memiliki skill tinggi juga diincar sektor padat modal," kata Ida.

    Dalam upaya meningkatkan produktivitas, Kemenaker telah menerapkan pendidikan pelatihan vokasi dalam skala besar. Selain itu, Kemenaker juga telah mengembangkan Balai  Latihan Kerja (BLK) baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    "Tahun ini, kami akan membangun dua ribu BLK komunitas yang akan disinergikan dengan pusat pelatihan di berbagai perusahaan swasta. Kami butuh kolaborasi dengan swasta untuk mengejar pekerjaan rumah kita meningkatkan kompetensi SDM kita," katanya.

    Terkait kolaborasi swasta, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengaku sudah berperan aktif dalam program pelatihan vokasi sejak 2016. Kadin Indonesia bekerja sama dengan Kadin Jerman untuk melaksanakan program tersebut.

    "Sudah 2.600 perusahaan terdaftar yang bersedia ikut dalam vokasi. Target pelatihan untuk buat seribu super mentor," kata Rosan.

    Menurut Rosan, saat ini Indonesia membutuhkan skill tenaga kerja untuk bidang manufaktur. Jerman dinilai kuat akan hal itu. Inilah mengapa Kadin Indonesia langsung bergerak cepat dengan melakukan MoU bersama Kemenaker dan Kemenko Perekonomian untuk mengaktifkan program vokasi pada 2016.

    Pada kesempatan yang sama, ekonom CSIS Djisman Simandjuntak menilai sebaiknya fokus pemerintah saat ini ialah mengajak dan mendorong perusahaan untuk melalukan ekspansi. Dengan melakukan ekspansi, perusahaan terdorong untuk melakukan investasi baru.

    "Tapi, apa yang sudah kita lakukan hingga saat ini pasti tidak cukup. Kita perlu perusahaan baru, dan perusahaan baru perlu investasi," ujar Djisman.

    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id