Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan sejak 2018, luasan lahan dan pekebun yang didanai dalam program PSR ini melonjak signifikan. Pada 2018, jumlah lahan yang ikut dalam program PSR ini sebanyak 12.541 hektare dan melibatkan 5.654 pekebun.
BERITA TERKAIT
Sementara pada 2019 ada seluas 88.331 hektare dengan melibatkan 38.618 pekebun. Sedangkan tahun ini hingga 31 Oktober 2020, realisasi PSR baru mencapai sekitar 67.018 hektare yang melibatkan 28.794 pekebun.
"Masih banyak pekerjaan untuk mencapai target 180 ribu hektare per tahun. Kami akan lakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem untuk proses PSR dengan tetap akuntabel dan hati-hati," tegas Eddy dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 New Normal secara virtual, Rabu, 2 Desember 2020.
Untuk membenahi dan menyempurnakan sistem program PSR ini, jelasnya, BPDPKS melakukan berbagai hal seperti melibatkan pihak surveyor independen untuk memacu pencapaian target. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Perkebunan Daerah.
Lalu memberikan asistensi kepada pekebun swadaya dalam mempersiapkan pemenuhan persyaratan pengajuan pendanaan PSR. Selanjutnya, memperkuat koordinasi di antara proses di level pemerintah daerah dan pemerintah pusat, baik untuk proses pengajuan permohonan dan proses monitoring kemajuan.
"Kemudian, melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi peremajaan sawit rakyat online secara terus menerus. Ini untuk menyederhanakan proses pengajuan proses dan mendorong transparansi seluruh rangkaian proses," ucap Eddy.
Upaya berikutnya adalah mengoptimalkan peran dari institusi finansial atau perbankan untuk mendukung kapasitas finansial yang diperlukan untuk menyelesaikan proses peremajaan di lapangan.
Di sisi lain, Eddy mengungkapkan bahwa pada 2021 pihaknya telah mengalokasikan lima persen dari pendapatan pungutan ekspor sawit yang dikelolanya untuk membantu pembiayaan proses sertifikasi ISPO petani sawit.
"Dana PSR terus meningkat, sampai akhir bulan Oktober tercatat Rp1.859,89 miliar. Peremajaan sawit rakyat didukung dengan adanya pendampingan ke petani, penerapan sistem IT, pelibatan para surveyor, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan perbankan," tuturnya.
Dia bilang, peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat tercapai dari program PSR memiliki peranan penting. "Hal ini seiring dengan kebutuhan pasokan dalam negeri untuk absorpsi program mandatori biodiesel," tutup Eddy.
(DEV)
