comscore

Yes! Urus Sertifikasi Halal bagi Pelaku Kecil dan Mikro Gratis

Emir Chairullah - 01 Desember 2021 11:12 WIB
Yes! Urus Sertifikasi Halal bagi Pelaku Kecil dan Mikro Gratis
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Pemerintah memberlakukan tarif Rp0 bagi beberapa layanan sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UKM). Langkah ini dilakukan untuk mendorong perluasan halal assurance system di Indonesia.

"Program perluasan halal assurance system ini akan terus diakselerasi antara lain melalui pembentukan task force Percepatan Implementasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK Lintas Kementerian dan Lembaga," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saat membuka rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wapres Jakarta, dilansir Mediaindonesia.com, Rabu, 1 Desember 2021.
Rapat pleno tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Selain kemudahan mendapatkan, tambahnya, pihaknya juga mendorong pengembangan UMKM sektor halal melalui kerja sama BPJPH dan 12 Sahabat UMKM yang terdiri dari inkubator, lembaga keuangan syariah, penyedia jasa logistik, dan platform marketplace.

"Wujud kolaborasi tersebut antara lain dalam bentuk penyediaan layanan digital, business matching, serta pendampingan usaha pada pelaku UMKM," ujarnya.

Lahir pebisnis baru

Ma'ruf berharap program tersebut dapat membantu pelaku UMKM dalam menghadapi kendala terkait pemasaran, pembiayaan, produksi, sertifikasi halal, logistik, dan pengelolaan usaha.

"Program ini juga diharapkan dapat memfasilitasi lahirnya pebisnis-pebisnis baru yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Selain itu, ungkap Ma'ruf, pemerintah juga tengah menyusun Masterplan Industri Produk Halal Indonesia 2022-2029 yang diharapkan dapat memberikan arah pengembangan jangka panjang yang terintegrasi sampai ke level daerah.

Ma'ruf pada kesempatan itu juga menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait untuk mempercepat tercapainya tujuan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Pleno ini dalam rangka menyatukan langkah untuk menuju tercapainya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, sebagai cita-cita yang ingin kita wujudkan," tegasnya.

Indeks ekonomi syariah naik peringkat

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga mengungkapkan indeks berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mengalami kenaikan peringkat di tingkat global, seperti terlapor dalam Islamic Finance Index.

Perbaikan urutan berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tersebut antara lain di bidang makanan dan minuman halal di posisi keempat, fesyen muslim di posisi ketiga, media rekreasi di posisi kelima, wisata ramah muslim di posisi keenam, kosmetik dan farmasi di posisi keenam serta keuangan syariah di posisi keenam.

"Ekonomi syariah di Indonesia mempunyai peran penting, dimana kontraksi di 2020 lebih rendah daripada ekonomi nasional. Jadi, kontraksinya hanya -1,75 dibandingkan dengan (ekonomi) nasional -2,07," paparnya.

Untuk mempercepat tercapainya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, Airlangga menjelaskan, dibutuhkan adanya penguatan di halal value chain; usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); regulasi; ekonomi digital; literasi masyarakat serta riset dan inovasi.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id