Menjaga Daya Tarik Indonesia di Tengah Covid-19

    Suci Sedya Utami - 18 Mei 2020 11:00 WIB
    Menjaga Daya Tarik Indonesia di Tengah Covid-19
    Ilustrasi ekonomi indonesia. Foto: MI/Galih Pradipta
    Jakarta: Pandemi covid-19 berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pandemi covid-19 seolah menjadi momok baru menggantikan pertikaian perang dagang yang turut menghantam ekonomi nasional.

    Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan untuk memastikan tetap tumbuhnya ekonomi di masa sulit seperti sekarang ini sehingga pemerintah perlu tetap menjaga iklim investasi supaya tetap kondusif.

    Hal ini penting untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masuknya foreign direct investment (FDI) atau investasi asing langsung.

    Dalam penelitiannya mengenai dampak pandemi terhadap ekonomi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pandemi ini akan menekan aliran FDI. Walaupun demikian, upaya yang sudah dibangun di dalam negeri, seperti lewat implementasi Online Single Submission (OSS), penyederhanaan regulasi di berbagai tingkat pemerintahan, hingga RUU Cipta Kerja Omnibus Law harus tetap diteruskan.

    "Dampak pandemi terhadap FDI adalah hanya ada sedikit uang tunai yang tersedia untuk berinvestasi dalam usaha baru atau memperluas fasilitas yang ada karena pendapatan yang lebih rendah. Apakah dampaknya akan sebesar minus lima persen atau minus 15 persen akan tergantung pada seberapa cepat wabah ini dapat berakhir. Langkah World Health Organization (WHO) meningkatkan status wabah menjadi pandemi hanya dua hari setelah publikasi UNCTAD tersebut tentu sudah bisa menjadi jawaban," kata Andree dalam keterangan resmi, Senin, 18 Mei 2020.

    Andree menambahkan UNCTAD juga memperingatkan perusahaan multinasional untuk kembali beroperasi di negara asalnya untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok mereka. Hal ini dianggap penting untuk mulai mengurangi ketergantungan dari Tiongkok.

    Laporan Bank Dunia 2018 menunjukkan sebagian besar perusahaan berusaha untuk menghindari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dengan pindah ke Asia Tenggara. Walaupun Amerika Serikat mungkin menjadi konsumen tunggal terbesar di dunia, Asia justru menjadi wilayah menampung 60 persen dari populasi dunia.

    Ini artinya, meskipun Amerika Serikat adalah pasar yang penting, Asia juga tetap penting bagi banyak perusahaan global.

    "Hal ini juga menunjukkan bahkan jika perusahaan multinasional melakukan restrukturisasi rantai pasok mereka, mereka mungkin akan memilih diversifikasi regional. Mereka tidak akan mungkin mengoperasikan semua pabriknya atau menjalankan kegiatan usahanya hanya di satu tempat, apakah itu di Tiongkok atau di negara asalnya," tutur dia.

    Sementara skala ekonomi Tiongkok mungkin menguntungkan di masa lalu, ketergantungan seperti itu sudah menunjukkan dampaknya saat pandemi covid-19. Karena jejak Asia tetap penting bagi banyak perusahaan multinasional, kemunduran rantai pasok global dari Tiongkok dalam jangka pendek mungkin diikuti oleh penyebaran fasilitas produksi yang lebih kecil di seluruh Asia dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

    “Walaupun ini harus menjadi berita baik bagi Indonesia, kita mungkin masih ingat kasus 33 perusahaan yang melewati Indonesia ketika pindah dari Tiongkok. Presentasi Bank Dunia yang sama juga menyoroti kisah ini, hal ini menegaskan bahwa lanskap peraturan Indonesia yang kompleks menghalangi investor asing. Ini menunjuk pada banyaknya peraturan menteri dan daerah dan banyak ketidakkonsistenan yang ditimbulkannya. Jika aturan yang terlalu banyak ini tidak diatasi, Indonesia akan terus mengalami kesulitan menarik investor asing,” jelasnya.

    Ada lebih dari 15 ribu peraturan menteri di Indonesia yang perbandingannya kira-kira tujuh untuk setiap satu Peraturan Presiden. Sebagian besar mungkin masih berlaku, karena 95 persen dikeluarkan dalam sepuluh tahun terakhir.

    Dengan asumsi beberapa investor asing ingin mendirikan pabrik di Indonesia untuk memasok pasar domestik, mereka harus berhadapan dengan lebih dari 900 aturan tenaga kerja dan industri. Jika investor ingin mengimpor atau mengekspor produk akhir apapun, para investor tersebut juga harus berhadapan dengan banyak aturan lainnya.

    ”Regulasi yang rumit dan banyak sudah sering disebutkan sebagai faktor yang berkontribusi pada terhambatnya investasi di Indonesia. Investor akan dihadapkan pada peraturan di tingkat pusat dan kemudian pada peraturan di tingkat provinsi dan daerah, tergantung di mana investor berinvestasi. Seringkali peraturan satu dan lainnya bertentangan, hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia,” terang Andree.

    Saat ini, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sendiri ditunda. Terkait pembahasan untuk klaster ketenagakerjaan masih mempertimbangkan dialog yang dijalin dengan serikat buruh. Tentu saja hal ini patut diapresiasi karena dalam merumuskan aturan, peran serta dari seluruh lapisan masyarakat perlu dipertimbangkan.

    Namun di sisi lain, menurut dia, hal ini juga akan memperlambat tujuan awal dari RUU Omnibus Law yang dapat mengharmonisasi banyak aturan dalam satu produk hukum.

    "Pada akhirnya, dorongan pemerintah untuk reformasi serius harus disambut tepuk tangan. RUU ini adalah awal yang baik kalau tidak menimbulkan permasalahan baru. Semoga pemangkasan yang dimulai dari atas dapat mencapai semua jalan ke bawah. Perlambatan ekonomi memang menyakitkan, tetapi ini saat yang tepat untuk merenungkan kelemahan kita dan memfokuskan energi kita untuk memperbaikinya sebagai persiapan rebound yang akan datang," pungkas dia. 

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id