Kemenperin Bangun Zona Integritas Dorong Pemulihan Ekonomi

    Antara - 12 Februari 2021 19:54 WIB
    Kemenperin Bangun Zona Integritas Dorong Pemulihan Ekonomi
    Ilustrasi Kementerian Perindustrian - - Foto: dok Setkab



    Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membangun zona integritas dalam mencapai reformasi birokrasi di lingkungan kementerian tersebut. Upaya ini dilakukan guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    "Dukungan manajemen melalui peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenperin, layanan data dan informasi Industri 4.0 juga diharapkan menjadi penguat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjadi modal penggerak dalam berkomitmen mencapai reformasi birokrasi," kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan lewat keterangan resmi, Jumat, 12 Februari 2021.




    Masrokhan memaparkan pemulihan ekonomi nasional dapat dicapai dengan menjalankan program-program prioritas yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya.

    Program-program tersebut di antaranya program pendidikan dan pelatihan vokasi, program riset serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang melalui kegiatan percepatan pemanfaatan transformasi Industri 4.0.

    Kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyelenggaraan forum penguatan kapasitas lembaga sertifikasi industri hijau, program nilai tambah dan daya saing industri, serta pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0.

    Untuk itu Masrokhan menegaskan bahwa pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus semakin banyak diperoleh oleh satuan kerja (satker) Kemenperin.

    "Pencapaian Grand Design Reformasi Birokrasi Kemenperin adalah Dynamic Governance pada 2024. Birokrasi bersih dan akuntabel, kapabel, disertai service excellence dapat dicapai dengan komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas. Wujud nyata komitmen yang dapat dilakukan saat ini adalah kesediaan satker Kemenperin dalam perolehan predikat WBK dan WBBM," ujar Masrokhan.

    Masrokhan menambahkan satker Kemenperin siap menghadapi setiap pemeriksaan guna monitoring dan evaluasi kinerja satker, termasuk didalamnya pemeriksaan keuangan oleh BPK.

    "Kesiapan dokumen, kesiapan SDM, kesiapan informasi, dan kesiapan komunikasi harus selalu diperhatikan guna kesuksesan audit pemeriksaan BPK pada satker Kemenperin klaster Bandung," pungkas dia.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id