Ini Penjelasan Menteri Agraria soal Bank Tanah di UU Ciptaker

    Husen Miftahudin - 07 Oktober 2020 22:20 WIB
    Ini Penjelasan Menteri Agraria soal Bank Tanah di UU Ciptaker
    Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Foto: Medcom.id/Surya Perkasa.
    Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menjelaskan soal salah satu pasal krusial terkait bank tanah yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab banyak masyarakat yang bingung terhadap istilah bank tanah, namun istilah ini merupakan standar yang berlaku di dunia.

    Sofyan mengungkapkan fungsi bank tanah mirip dengan perbankan yang menjalankan fungsi sebagai perantara atau intermediary. Dalam hal ini, pemerintah mengumpulkan tanah yang kemudian dibagikan kembali atau diredistribusi dengan pengaturan yang ketat.

    "Bank tanah ini memungkinkan kita, negara, memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis. Misal ada tanah HGU (Hak Guna Usaha) yang terlantar kita ambil, lalu masukkan ke bank tanah dan 100 persen diredistribusi ke masyarakat," ujar Sofyan dalam konferensi pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Dalam UU Ciptaker, mewajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki bank tanah paling sedikit 30 persen untuk reforma agraria. Tapi dalam praktiknya nanti, tanah HGU yang terlantar atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka 100 persen tanah tersebut akan diredistribusi ke masyarakat.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan lantaran pesatnya perkembangan kota-kota di Indonesia, utamanya DKI Jakarta. Namun demikian, perkembangan kota yang terlalu pesat ini membuat rumah tinggal orang-orang miskin justru semakin jauh dari pusat kota.

    "Maka, bank tanah itu dimaksudkan agar supaya negara mempunyai tanah yang bisa digunakan dengan mekanisme otoritas yang dimiliki Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sehingga orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota dan orang yang mampu dan komuter tinggal di luar kota," papar dia.

    Selain itu, bank tanah ini bisa membangun taman di pusat-pusat kota. Pasalnya, sangat sedikit taman yang ada di pusat-pusat kota saat ini. Hal ini terjadi karena negara tidak memiliki bank tanah imbas komersialisasi tanah.

    Sofyan mengakui pembentukan bank tanah ini mencontek langkah Singapura yang pada awalnya negara hanya memiliki tanah sebesar 30-40 persen. Dengan konsep bank tanah yang dikelola oleh Singapore Land Authority, kini jumlah tanah yang dikontrol langsung oleh negara bertambah setiap tahunnya.

    "Jadi sebenarnya ada pemahaman yang keliru karena selama ini ada orang yang mengatakan bank tanah itu menghidupkan Domain Varklaring. Itu ketentuan hukum Belanda yang mengatakan bahwa tanah yang tidak ada pemiliknya adalah milik negara," tutur dia.

    Dengan tegas Sofyan menyatakan bahwa bank tanah tidak menghidupkan Domein Verklaring. Bank tanah adalah untuk penataan tanah, sehingga tanah-tanah yang tidak optimal kegunaannya, tanah-tanah yang terlantar, tanah-tanah yang tak bertuan, itu akan ditampung negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat.

    Dalam operasionalnya nanti, bank tanah akan dijalankan oleh komite yang paling sedikit terdiri dari tiga menteri. Lalu pengawasannya akan dilakukan oleh dewan pengawas yang terdiri dari pemerintah dan profesional, dengan anggota yang dipilih melalui persetujuan DPR.

    "Dengan demikian, bank tanah ini akan diawasi secara cukup bagus sehingga tujuan bank tanah yang kita dirikan itu akan memberikan manfaat sebagaimana yang diinginkan," tutup Sofyan.

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id