comscore

Mendag Ancam Cabut Izin Eksportir CPO Jika Bandel Tidak Pasok ke Dalam Negeri

Husen Miftahudin - 19 Januari 2022 12:44 WIB
Mendag Ancam Cabut Izin Eksportir CPO Jika Bandel Tidak Pasok ke Dalam Negeri
Kelapa Sawit. Foto : MI/GIno Hadi.
Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengancam akan mengenakan sanksi hingga mencabut izin ekspor bagi para pelaku industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang membandel tidak memasok dan menjual sebagian hasil produksinya dalam bentuk minyak goreng ke dalam negeri.

Selain menjual ke dalam negeri, produsen CPO juga harus melaporkan hasil penjualan dalam negerinya tersebut kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Jika tidak, maka Kemendag akan menolak dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang menjadi syarat ekspor.

 



Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Regulasi baru ini mulai berlaku pada 24 Januari 2022.

"Nanti kepada para produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin," tegas Lutfi dalam konferensi pers terkait Kebijakan Minyak Goreng secara virtual, dikutip Rabu, 19 Januari 2022.

Dijelaskan lebih lanjut Permendag ini mengatur ekspor CPO, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).

Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

"Proses ini hanya untuk pencatatan agar dapat tercatat ketersediaan CPO di dalam negeri dan juga pencatatan kepada barang-barang olein dan turunannya keluar negeri untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri," tutur dia.

Lutfi menekankan bahwa langkah ini bertujuan agar kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri tetap tersedia, sehingga harga minyak goreng tetap dalam kondisi stabil.

"Kebijakan ini digunakan sebagai pencatatan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor olein maupun CPO agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dapat terpantau, serta untuk memastikan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng sawit tersedia," jelasnya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk kecurangan. Pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapapun yang melanggar ketentuan tersebut.

"Jadi kami ingatkan, bagi siapapun yang melakukan kecurangan, melakukan penyelewengan, atau melakukan apapun yang tindakannya melawan hukum, kami Pemerintah Republik Indonesia akan menindaklanjuti proses tersebut ke dalam proses hukum," pungkas Lutfi.

(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id