Simplifikasi Cukai Rokok Dinilai Mengebiri Industri Kecil

    Husen Miftahudin - 23 Juli 2020 21:43 WIB
    Simplifikasi Cukai Rokok Dinilai Mengebiri Industri Kecil
    Ilustrasi. Foto: Antara/Seno
    Jakarta: Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dinilai bisa mematikan industri hasil tembakau (IHT) nasional lewat kebijakan simplifikasi (penyederhanaan) dan kenaikan cukai yang tinggi. Salah satu turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/02/ 2020 yang akan melakukan simplifikasi dan kenaikan cukai di 2021.

    Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan pemerintah harusnya sadar karena IHT bernilai strategis. Selain memberikan sumbangan pemasukan keuangan negara yang besar dan menyerap jutaan tenaga kerja, IHT seharusnya dilindungi bukan dikebiri melalui simplifikasi dan kenaikan cukai yang tinggi.

    "Kami tidak setuju dengan segala kebijakan yang memusuhi dan mematikan industri hasil tembakau nasional, karena itu akan berdampak pada serapan produk tembakau yang rendah dan kemudian juga mengancam eksistensi pabrikan rokok menengah dan kecil, juga tenaga kerja, petani, serta buruh rokok yang ada di sektor itu. Termasuk  produk turunannya yang terkait dengan industri hasil tembakau," ujar Luluk dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 23 Juli 2020.

    Luluk secara tegas menolak rencana Menteri Keuangan yang akan melakukan simplifikasi cukai di tahun depan tersebut. Sebab jika dilakukan, maka akan berdampak buruk kepada industri rokok dan kesejahteraan petani tembakau.

    Menurutnya, kebijakan penyederhanaan tarif cukai juga hanya akan menguntungkan satu perusahaan rokok besar. Padahal kewajiban pemerintah melindungi semua industri rokok baik skala menengah, kecil, termasuk para petani tembakau.

    "Dengan kebijakan 10 layer (penarikan cukai rokok)  seperti saat ini saya kira itu sudah baik karena dinilai mampu mewadahi berbagai kelas pabrikan rokok dari yang besar, menengah, maupun yang kecil," ucapnya.

    Berdasarkan hasil analisa pihaknya,  kebijakan penerapan simplifikasi dan kenaikan cukai rokok akan berdampak pada beberapa hal. Pertama, pabrikan kecil tidak akan mampu bertahan apabila berhadapan dengan pabrikan besar secara langsung atau head to head.

    "Dampak serius lainnya adalah pabrikan kretek yang merupakan produk yang sangat besar dan khas dari Indonesia, warisan nusantara, yang tinggal satu-satunya, tidak akan mampu untuk bertahan," ketus dia.

    Apalagi saat ini ada sekitar 487 pabrikan rokok di mana 98 persen di antaranya merupakan pabrikan skala menengah kecil. Jika simplifikasi ini diterapkan, Luluk khawatir banyak pabrikan rokok kecil dan menengah yang akan gulung tikar. Di sisi lain, jutaan tenaga kerjanya juga bakal kehilangan mata pencaharian.

    Apabila PMK 77/2020 ini jadi diterapkan, sambungnya, serapan bahan baku yang dihasilkan  para petani tembakau berkurang hingga 30 persen. Di samping itu, harga jual tembakau dari petani juga akan turun. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan petani tembakau.

    "PMK 77/2020 ini akan menggerus dan bahkan membuat pabrikan rokok menengah kecil ini berguguran. Jutaan tenaga kerja atau buruh industri rokok khususnya dari kalangan wanita akan kehilangan mata pencaharian. Jadi hal ini nanti akan menciptakan cycle atau lingkaran penderitaan yang berlapis lapis," ungkap Luluk.

    Ia menyebutkan, cukai rokok sebenarnya sudah dinaikan sebanyak 23 persen pada akhir 2019 dan diberlakukan pada 2020. Apabila tahun depan dinaikkan kembali, akan sangat memberatkan pelaku pabrikan menengah kecil serta petani tembakau lokal di saat semua pelaku ekonomi sedang berjuang menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi covid-19.

    "Kami dari Komisi IV DPR dan Fraksi PKB akan segera mengambil tindakan untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk membatalkan PMK 77/2020 tersebut," ancam Luluk.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sekaligus melakukan simplifikasi penarikan cukai rokok merupakan kebijakan yang tidak tepat. Pemerintah harusnya melakukan reformasi fiskal di sektor lain, tidak terus menerus di sektor cukai rokok.

    "Tahun lalu saja harga tembakau turun drastis karena kebijakan kenaikan cukai rokok sebelumnya. Sekarang dengan PMK ini juga di tengah masa pandemik covid-19 saya rasa sangat tidak tepat kalau ini mau diterapkan. Seharusnya pemerintah justru memberikan perlindungan kepada industri rokok dan petani tembakau," tutup Luluk.
       

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id