Bos Hutama Karya Keluhkan Utang Pemerintah Bikin BUMN Tekor

    Annisa ayu artanti - 01 Juli 2020 14:31 WIB
    Bos Hutama Karya Keluhkan Utang Pemerintah Bikin BUMN Tekor
    Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto. Foto: Antara/Audy Alwi
    Jakarta: Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengeluhkan utang pemerintah yang belum dibayarkan di depan Komisi VI DPR-RI. Ia mengatakan, pemerintah masih berutang sebesar Rp1,88 triliun untuk dana pembebasan lahan tahun 2016 hingga 2020 dengan total  luas 57,3 juta meter persegi.

    "Sampai saat ini ada Rp1,88 triliun yang belum terbayar. Ini dana talangan sejak 2016-2020, jadi sudah ulang tahun ke lima," kata Budi di Komplek Parlemen Senayan, Rabu, 1 Juli 2020.

    Berdasarkan bahan presentasi perseroan, dana talangan yang dikeluarkan perusahaan selama 2016 sampai 2020 untuk membebaskan tanah seluas 57,3 juta meter sebesar Rp8,01 triliun.

    Namun, dari angka tersebut pemerintah selalu mencicil pelunasannya. Pada 2016 pemerintah mencicil sebesar Rp2,37 triliun, pada 2017 sebesar Rp2,62 triliun, pada 2018 sebesar Rp819 miliar, dan pada 2020 sebesar Rp315 miliar. Sehingga total pembayaran utang pemerintah sampai Juni 2020 baru sebesar Rp6,13 triliun atau sekitar 38,24 juta meter persegi. Pemerintah tercatat masih kurang bayar sebesar Rp1,88 triliun.

    Padahal, lanjut Budi, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembebasan tanah dari 2016 sampai 2020 itu perusahaan melakukan pinjaman ke kreditur dengan bunga 8,75 persen atau sekitar Rp959 miliar.

    Namun pembayaran bunga tersebut tidak semuanya ditutupi oleh pemerintah. Budi menyebutkan, pemerintah hanya menutupinya sebesar Rp466 miliar. Sehingga perusahaan masih menanggung selisih cost of fund sebesar Rp493 miliar.

    "Ini kami juga tanggung selisih cost of fund sebab kami harus keluarkan Rp959 miliar sampai saat ini, tapi kami hanya dapat ganti Rp466 miliar. Jadi kami tekor Rp493 miliar," ungkapnya.

    Ia berharap, peraturan presiden mengenai pencairan dana talangan bisa segera diterbitkan sehingga kendala pencairan utang pemerintah ini segera terselesaikan.

    "Kami harapkan Perpres ini bisa efektif sehingga kami bisa dapatkan dana talangan yang sudah lama kami talangi," tukasnya.

     



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id