Tok, Revisi UU Minerba Siap Dibahas di Sidang Paripurna Besok

    Suci Sedya Utami - 11 Mei 2020 21:01 WIB
    Tok, Revisi UU Minerba Siap Dibahas di Sidang Paripurna Besok
    Ilustrasi. Foto ; AFP.
    Jakarta: Komisi VII DPR RI dan Pemerintah menyepakati untuk membawa revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara (Minerba) untuk dibawa ke pembahasan tingkat dua atau Sidang Paripurna yang diagendakan besok.

    Persetujuan untuk dibahas lebih lanjut disepakati dalam rapat pembicaraan tingkat satu atau pengambilan keputusan RUU Minerba antara Komisi VII DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membidangi sektor minerba.

    Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, satu fraksi yakni Partai Demokrat menolak atau tidak sepakat dan satu fraksi lainnya PKS akan memperbarui pandangan terhadap naskah revisi UU tersebut. Sementara sisanya setuju unuk membawa pembahasan ke Sidang Paripurna.

    "Dari sembilan fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, dengan pengecualian satu fraksi, dan fraksi PKS yang akan memberikan pandangannya besok kepada kami, maka seluruh fraksi menyepakati untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada pembicaraan tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI," kata pimpinan rapat yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, Senin, 11 Mei 2020.

    Dalam kesempatan yang sama, Arifin mengatakan revisi UU Minerba hasil pembahasan panitia kerja (panja) telah menambahkan dua bab dan 51 pasal, mengubah 83 pasal dan menghapus sembilan pasal. Sehingga total perubahan pasal berjumlah 143 dari 217 pasal atau 82 persen dari jumlah pasal yang ada dalam aturan lama.

    "Mengingat bahwa jumlah pasal UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mengalami perubahan sangat besar, kami mengharapkan agar dorum rapat ini dapat mempertimbangkan penyusunan RUU Minerba menggunakan konsep RUU penggantian, bukan perubahan," kata Arifin.

    Sementara itu, Ketua Panja RUU Minerba Bambang Wuryanto mengatakan naskah revisi UU ini juga telah diharmonisasi dengan RUU Cipta Kerja atau Omnibuslaw.

    Ia melaporkan, dari jumlah 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah, disepakati 235 DIM dengan rumusan tetap sehingga langsung disetujui, serta 703 DIM yang dibahas dalam Panja antara DPR dan Pemerintah sejak 17 Februari lalu.

    Politikus PDIP ini membantah pembahasan revisi UU Minerba ini dilakukan secara terburu-buru. Pasalnya, revisi ini telah disiapkan sejak 2016. Selain itu banyak DIM yang sama sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut.

    "Pembahasan terlalu cepat? Jawaban kami, ini disiapkan 2016. Pembahasan perundangan mesti dipahami. Kalau ada yang tidak pas, judicial review saja," jelas Bambang.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id