comscore

Ekspor CPO Dibuka, Petani Mengeluh Harga Sawit Belum Naik

Insi Nantika Jelita - 23 Mei 2022 08:28 WIB
Ekspor CPO Dibuka, Petani Mengeluh Harga Sawit Belum Naik
Ilustrasi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit - - Foto: MI/ Amiruddin
Jakarta: Pemerintah membuka kembali keran ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunan minyak sawit termasuk olein (minyak goreng) mulai hari ini. Namun, para petani sawit masih mengeluhkan harga jual tandan buah segar (TBS) yang belum naik signifikan.  

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengharapkan minggu depan ada kenaikan angka BTS di atas Rp1.000 per kilogram (kg) menjadi Rp2.950 per kg.
"Kami petani sawit sangat mengharapkan harga yang pantas dan layak untuk TBS kami, khususnya pascapencabutan larangan ekspor itu," ujarnya saat dikonfirmasi Media Indonesia, Senin, 23 Mei 2022.

Angka penawaran yang deal seperti di Medan, ungkap Gulat, menggambarkan harga TBS petani seharusnya sudah di angka pRp2.800-3.800 per kg. Namun, pabrik kelapa sawit (PKS) masih membeli BTS di bawah harga itu.

"Seharusnya pemerintah memastikan harga BTS yang berkeadilan bagi petani. Seharusnya tidak ada alasan PKS untuk menekan harga TBS petani," tudingnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto membeberkan harga BTS hanya naik rata-rata Rp150 per kg. "Sudah naik tapi bervariasi dan belum signifikan. Kenaikan ini karena ada kepastian keran ekspor CPO dan produk turunan," ucapnya.

Ia memperkirakan harga BTS cukup sulit untuk naik signifikan, oleh karena itu dibutuhkan dukungan faktor eksternal. Seperti, harga minyak nabati harus lebih tinggi dibandingkan sawit.

Lalu, Malaysia harus mengalami penurunan stok, karena selama pelarangan ekspor CPO di Indonesia, minyak sawit mereka paling laku diburu negara lain.

"Semua faktor-faktor ini adalah pendukung harga CPO bisa lebih baik dan berdampak ke harga TBS," jelasnya.  Pihaknya juga berharap ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pertanian untuk merubah tata kelola sawit indonesia serta memperbaiki tata kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Poin penting menurut saya adalah memperbaiki tata kelola sawitz baik regulasinya maupun tata kelola di lembaga dana BPDPKS yang selama ini diduga menjadi corong sekelompok tertentu," ungkapnya.

(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id