Grab Diminta Kooperatif dengan KPPU

    Eko Nordiansyah - 13 Juli 2020 20:17 WIB
    Grab Diminta Kooperatif dengan KPPU
    Grab diminta kooperatif dalam sidang KPPU. Foto: AFP
    Jakarta: PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dinilai tidak kooperatif dalam proses persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasalnya pihak Grab tidak hadir memenuhi panggilan sidang pemeriksaan terlapor dan tidak menyampaikan data dan atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi.

    Pengamat Hukum Persaingan Usaha Dhita Wiradiputra mengatakan kasus hukum yang menyeret Grab seharusnya tidak terlalu rumit jika selama sidang para pembela perusahaan itu fokus pada substansi yang menjadi perkaranya. Apalagi saat ini komisioner di KPPU berupaya untuk lebih objektif karena tidak lagi terlibat dalam proses awal pemeriksaan, penyelidikan, hingga pemberkasan.

    "Kalau demikian, seharusnya (pembela) sebisa mungkin berupaya mematahkan dalil-dalil yang disampaikan investigator berdasarkan bukti atau fakta yang diberikan perusahaan. Bukan sebaliknya yang terjadi adalah banyak drama yang justru mempermasalahkan hal lain di luar itu," kata Dhita di Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

    Setelah mempelajari hasil putusan sidang KPPU, Dhita sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh para pembela selama proses persidangan yang seolah tidak fokus pada perkara yang dituduhkan dan menghadapi permasalahan dengan baik. Menurutnya, masalah ini tidak muncul begitu saja, karena ada ketidakpuasan antara mitra driver non-TPI terkait order prioritas.

    "Mereka sudah melakukan demo di Medan hingga akhirnya demo ke DPRD. Sebenarnya, akan dapat dibenarkan bagi suatu perusahaan untuk memberikan perlakukan lebih atau eksklusivitas ke satu pihak selama terdapat rasionalitas tertentu yang bisa diterima secara ekonomi dan dibuktikan," ungkap dia.

    Selain itu, Grab juga dituduh telah merendahkan pengadilan (contempt of court) dan dinilai tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi dan melakukan character assassination terhadap KPPU sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan menegakkan hukum persaingan usaha.

    Grab juga dinilai tidak menghargai profesi masing-masing pihak yang ada dalam ruang sidang, baik kepada Majelis Komisi, Saksi, maupun Ahli. Menurut Dhita, banyak pihak yang sebenarnya menantikan hasil perkara ini karena ribuan orang yang menggantungkan hidupnya kepada perusahaan seperti Grab ini.

    "Dengan transportasi daring yang sudah menjadi satu kebutuhan yang tidak dihindarkan, diharapkan jangan sampai ada praktik persaingan usaha tidak sehat," pungkasnya.

    Dalam putusannya, Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terbukti bersalah melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan denda masing-masing Rp7,5 miliar dan Rp4 miliar, serta Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan denda masing-masing Rp22,5 miliar dan Rp15 miliar.

    Adapun Pasal 14 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan. Baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

    Grab Indonesia dan PT TPI dinilai oleh majelis komisi terbukti melakukan perjanjian tertutup salah satunya berupa program loyalitas dan insentif yang lebih dinikmati oleh para pengemudi yang tergabung di bawah panji PT TPI dibandingkan pengemudi lain yang tidak bernaung di bawah perusahaan tersebut.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id