Pemerintah Diminta Tak Setengah-setengah Selesaikan Masalah Keuangan Garuda

    Medcom - 16 Mei 2020 22:35 WIB
    Pemerintah Diminta Tak Setengah-setengah Selesaikan Masalah Keuangan Garuda
    Ilustrasi Garuda Indonesia - - Foto: Antara/ Fikri Yusuf
    Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus meminta Pemerintah tidak setengah-setengah membantu badai kesulitan keuangan PT Garuda Indonesia. Bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8,5 triliun dan pinjaman jangka pendek dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp5 triliun dinilai sedikit meredakan kesulitan keuangan Garuda. 

    Deddy mengatakan, kesulitan Garuda juga mereda karena adanya inisiatif penundaan pembayaran sukuk sebesar 500 juta dolar AS yang jatuh tempo pada awal Juni 2020.

    Angin segar itu berembus seiring dengan penunjukan PJT Partners sebagai financial advisor Garuda sebagai negosiator ke para pemegang sukuk. Meski demikian, Garuda harus merestrukturisasi bisnisnya agar bisa bertahan.

    “Untuk mempertahankan hidupnya sampai keadaan new normal pasca covid-19, Garuda setidaknya membutuhkan dana talangan sebesar 700 juta dolar AS. Selain itu Garuda harus benar-benar merestrukturisasi bisnisnya secara menyeluruh jika masih ingin eksis pasca covid-19,” kata Deddy, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 16 Mei 2020.

    “Garuda bisa bernapas sedikit lega ketika pemerintah mengutarakan niatnya untuk memberikan ‘talangan modal kerja’ sebesar Rp8,5 triliun. Walau suntikan talangan modal kerja ini terasa sangat janggal untuk perusahaan publik seperti Garuda, yang sebagian sahamnya dimiliki publik,” sambung Deddy.

    Baca: Pemerintah Pinjamkan Rp8,5 Triliun ke Garuda

    Menurut Deddy, mekanisme suntikan dana tersebut harus jelas. Jika merupakan penyertaan modal negara (PMN) maka berarti pemerintah menambah kepemilikan saham di Garuda. Pada saat yang sama, publik pemegang saham juga harus menambahkan sahamnya, atau akan terdilusi jika tidak menambah sahamnya di Garuda.

    “Jika sifat dari suntikan ini merupakan ‘talangan modal kerja’, mungkin sebagai utang subordinasi, maka mekanismenya tingkat pengembalian dan waktu pengembaliannya juga harus jelas,” ujar Deddy.

    Sebagai contoh, kata Deddy, Singapore Air yang baru saja mendapat suntikan 19 miliar dolar Singapura, terdiri dari 5.3 miliar dolar Singapura sebagai tambahan modal (equity) dari Temasek, 9.7 miliar dolar Singapura convertible bond oleh Temasek, yang nantinya bisa dikonversikan menjadi kepemilikan saham, serta 4 miliar dolar Singapura pinjaman dari DBS group Holdings. 

    “Semua jelas dari awal. Pemegang saham lain yang tidak menambahkan modal akan langsung terdilusi. Dan akan terdilusi lebih dalam lagi ketika convertible bond dikonversi jadi saham Temasek (pemerintah Singapura),” ungkap Deddy.

    Baca: Utang Jatuh Tempo, Garuda Minta Jaminan Perbankan

    Namun, jika dana talangan modal kerja ini menjadi utang dari pemegang saham (subordinasi), Deddy mempertanyakan apakah pemerintah begitu percaya Garuda sanggup akan mengembalikan utang tersebut. Pasalnya Garuda selama bertahun-tahun hampir tidak pernah membukukan keuntungan. 

    “Menurut saya, pemerintah sangat berisiko mengeluarkan suntikan sangat besar untuk sesuatu yang tidak perlu, dibanding dengan hal-hal lain yang harus pemerintah intervensi. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab pemegang saham lainnya. Jika hanya pemerintah yang menyelamatkan Garuda, tentu pihak lain pasti akan mendapatkan keuntungan,” ujar Deddy.

    Selain itu, Deddy juga mempertanyakan nasib sukuk 500 juta dolar AS diperpanjang dengan harga berapa dan selama berapa lama, dengan jaminan apa. Deddy khawatir durasi dan harga yang lebih tinggi akan semakin memberatkan kinerja Garuda ke depan. 

    “Jangan sampai perpanjangan sukuk mensyaratkan jaminan pemerintah juga, yang bisa menyeret pemerintah atau lembaga pemerintah yang menjamin ke dalam badai keuangan Garuda yang tidak pernah sehat,” kata wakil rakyat dari dapil Kalimantan Utara tersebut.

    “Saya ingin melihat penyelesaian masalah Garuda ini tidak dilakukan sepotong-sepotong. Inti permasalahan Garuda berawal dari kinerja perusahaan yang payah karena tidak pernah dikelola dengan baik. Garuda harus sanggup menyajikan program penyehatan bisnis nya. Sehingga pemegang saham (pemerintah) menjadi yakin Garuda akan mengembalikan investasi dan ‘talangan modal kerja’ tersebut,” ujar Deddy.




    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id