Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Demi Program JKN

    Eko Nordiansyah - 18 Mei 2020 14:35 WIB
    Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Demi Program JKN
    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto :Medcom.
    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai upaya untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sehat, berkesinambungan, dan berkeadilan.

    Menurut dia, Perpres ini mencakup penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan JKN secara lebih komprehensif dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Perpres ini juga merupakan kebijakan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara komprehensif dalam jangka panjang.

    Penetapan ini sangat mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2O2O, yang dalam pertimbangannya MA mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang intinya perlu perbaikan sistem, manajemen, dan pelayanan secara holistik dari hulu ke hilir, dalam upaya melakukan reformasi JKN.

    "Pemerintah melakukan upaya terbaik dalam perbaikan pelayanan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik dan suistainable kepada seluruh masyarakat," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.

    Lebih lanjut, Ia menuturkan bahwa implementasi penetapan Perpres ini akan dilakukan bertahap oleh Pemerintah. Untuk 2020. Pemerintah pun tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah, melalui pengaturan tarif yang disetorkan kepada BPJS.

    Peserta kelas III sebanyak 21,6 juta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri dan Bukan Pekerja (BP) membayar iuran sebesar Rp25.500 per orang per bulan atau iuran tidak naik sesuai putusan Mahkamah Agung. Iuran ini lebih rendah dari iuran untuk orang miskin Rp42 ribu per orang per bulan.

    "Jadi diberikan relaksasi dan keringanan dimana gap antara Rp42 ribu dengan Rp25.500 atau sebesar Rp16.500 dibayarkan oleh negara dan telah dimasukkan dalam anggaran 2020,” ungkapnya.

    Ketentuan mengenai penyesuaian besaran Iuran ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020, dengan dilandasi semangat gotong royong yang menjadi prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional ini. Melalui prinsip gotong-royong, lanjut dia, JKN dapat menumbuhkan keadilan sosial dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Menko Airlangga menjelaskan Perpres 64/2020 adalah pelaksanaan rekomendasi Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 tanggal 27 Februari 2020. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim saat itu menekankan perlunya perbaikan holistik dari hulu ke hilir yang mencakup sistem, manajemen, dan pelayanan. Pemerintah dengan sigap melakukan pembenahan dan mendorong percepatan reformasi JKN.

    Saat ini tercatat sebanyak 132,6 juta orang miskin dan tidak mampu adalah peserta BPJS Kesehatan secara gratis, yang mendapatkan layanan setara kelas III dan iuran sebesar Rp42 ribu per orang per bulan. Iuran tersebut ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 96,6 juta orang, dan APBD sebesar 36 juta orang oleh Pemerintah Daerah.

    Sementara itu, mulai 1 Juli 2020 iuran peserta PBPU dan BP kelas I disesuaikan menjadi Rp150 per orang per bulan. Lalu iuran peserta PBPU dan BP kelas II adalah Rp100 ribu orang per bulan. Iuran ini masih jauh di bawah perhitungan aktuaria, artinya bahwa peserta kelas I maupun kelas II masih dibantu oleh segmen kepesertaan yang lain.

    "Peserta yang tidak mampu membayar layanan kesehatan kelas I dan kelas II dapat berpindah ke kelas III yang hanya membayar Rp25.500 per orang per bulan, yaitu tarif yang jauh lebih murah dari tarif untuk orang miskin sebesar Rp42 ribu yang dibayar oleh negara.

    Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, peserta JKN yang menunggak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan hanya melunasi tunggakan iurannya selama enam bulan, turun dari keharusan pelunasan 24 bulan sampai dengan tahun 2021.

    Selain itu, pembayaran denda atas pelayanan adalah sebesar lima persen dari perkiraan paket Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Namun sebagai bentuk dukungan di masa pandemi Covid-19, untuk tahun 2020 hanya dikenakan denda sebesar 2,5 persen.  

    Perpres 64/2020 ini juga mengatur bahwa besaran iuran untuk setiap segmen kepesertaan akan ditinjau paling lama dua tahun sekali menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.

    “Tentunya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi di bidang kesehatan, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Pengusulannya oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden RI," jelas dia.

    Melalui Perpres 64/2020 ini pula, Pemerintah terus mengupayakan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. Menteri Kesehatan bersama Kementerian/ Lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan (faskes) melakukan peninjauan manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020.

    "Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Perpres 64/2020 merupakan komitmen Pemerintah untuk membangun ekosistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penyesuaian iuran JKN mulai 1 Juli 2020, didasarkan semangat gotong royong, di mana peserta yang mampu membantu yang kurang mampu, dan peserta yang sehat membantu yang sakit atau berisiko tinggi. Melalui prinsip gotong-royong, jaminan kesehatan nasional dapat menumbuhkan keadilan sosial dan keberlanjutan  bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id