comscore

Pemerintah Jaga Ketersediaan Pupuk dan Harga Pupuk

Antara - 31 Oktober 2021 17:54 WIB
Pemerintah Jaga Ketersediaan Pupuk dan Harga Pupuk
Pupuk Bersubsidi. Foto : MI.
Jakarta: Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas lahan petani.

Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI Gunawan mengatakan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis bagi pertanian.

 



Selain memengaruhi capaian produksi, tambahnya, pupuk juga memiliki dampak sosial sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6.063 Kecamatan, 489 Kabupaten, dan 34 Provinsi.

"Upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan.Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi," ujarnya dikutip dari Antara, Minggu, 31 Oktober 2021.

Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, dalam lima tahun terakhir kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 juta-26,18 juta ton atau senilai Rp63 triliun-Rp65 triliun. Tetapi, lanjutnya, keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta-9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp25 triliun-Rp32 triliun.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyatakan petani sawit meminta pemerintah untuk melindungi tata kelola pupuk non subsidi, karena harganya melonjak tinggi dalam delapan bulan terakhir, baik pupuk tunggal dan majemuk naik antara 70-120 persen.

Dia mencontohkan pupuk urea sudah dipatok seharga Rp4.500 per kg sebelum adanya kenaikan, namun sekarang sudah mencapai di atas Rp6.000 per kg.

Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan petani, karena harga pokok produksi (HPP) tandan buah segar (TBS) sewaktu harga pupuk masih normal Rp794 per kg, namun kini Rp1.350 per kg karena 58 persen pengeluaran untuk biaya pupuk.

"Pendapatan petani sekarang hanya Rp815 ribu per bulan (setiap hektar) dari sebelumnya Rp1,1 juta per bulan (setiap hektar). Harga sawit Rp3.000 per kg, tapi kami turun pendapatan," ujarnya.

Oleh karena itu Apkasindo meminta pemerintah segera mencari tahu penyebab kenaikan harga pupuk dan meminta BUMN pupuk tidak ikut-ikutan menaikkan harga.

"Kami berharap Komisi IV DPR RI bisa segera memanggil kementerian terkait untuk mengevaluasinya," ujar dia.


(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id