comscore

Petani Dukung Luhut Audit Seluruh Perusahaan Sawit

Insi Nantika Jelita - 27 Mei 2022 14:25 WIB
Petani Dukung Luhut Audit Seluruh Perusahaan Sawit
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan - - Foto: Medcom/ Annisa Ayu
Jakarta: Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung rencana Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan audit seluruh perusahaan di industri perkebunan kelapa sawit.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menuturkan, audit ini sangat diperlukan untuk membenahi industri sawit. Pemerintah pun diminta serius dan menjangkau seluruh persoalan yang ada di industri sawit.
"Karena langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola industri sawit pada sektor hulu dan hilir," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat, 27 Mei 2022.

Ia menyebut langkah audit yang akan dilakukan Menko Marves seharusnya tidak saja berfokus pada persoalan perizinan, tetapi mencakup semua permasalah laten yang ada di lapangan saat ini.

Adapun pembenahan tata kelola industri perkebunan sawit di Tanah Air, katanya, tidak berhenti pada persoalan legalitas seperti perizinan, Hak Guna Usaha (HGU) dan plasma.

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian pertanian pada 2019 luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 hektare (ha) ada 6,7 juta hektar, dan di 2022 ini dari Lembaga Auriga telah merilis data untuk petani sawit rakyat hanya 2,3 juta hektare.

"Artinya, ini kan masih banyak yang memiliki lahan diatas 25 ha kemudian mengatasnamakan sebagai petani sawit. Ini butuh evaluasi agar pemilik lahan di atas 25 hektare wajib Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan memiliki HGU," ucapnya.

Lebih lanjut, masalah kelangkaan minyak goreng, dan praktik penyimpangan dalam kegiatan ekspor yang dilakukan oleh korporasi besar, maka langkah audit ini tidak hanya menyasar pada aspek legalitas kepatuhan hukum semata.

Tetapi perhatian pemerintah juga diminta menjangkau pembenahan struktur pasar di industri sawit dari hulu hingga hilir.

"Pasca pencabutan larangan sementara ekspor CPO, seharusnya ada langkah untuk memperbaiki struktur pasar oligopoli di industri hulu perkebunan kelapa sawit dan struktur pasar monopoli di sektor hilir," pungkasnya. 

(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id