Perpres Perdagangan Karbon Segera Terbit, Luhut Pastikan Asing Tak Bisa Jajah RI

    Suci Sedya Utami - 28 Juli 2021 12:14 WIB
    Perpres Perdagangan Karbon Segera Terbit, Luhut Pastikan Asing Tak Bisa Jajah RI
    Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan - - Foto: dok Kemenko Marves



    Jakarta: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Peraturan Presiden (Perpres) penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) atau carbon credit akan segera terbit.
     
    Draf payung hukum tersebut sudah berada di meja Presiden Joko Widodo. Ia bilang di level koordinasi kementerian, drafnya sudah final dan telah ditandatangani oleh para menteri terkait.

    "Perpres mengenai carbon trade ini saya kira sudah final, kami sudah paraf semua, saya harap mungkin dalam minguu-minggu depan Presiden sudah tanda tangan," kata Luhut dalam acara Media Group News Summit Series bertajuk Indonesia Green Summit 2021, Selasa, 28 Juli 2021.

     



    Luhut menjelaskan carbon credit merupakan perdagangan karbon yakni penjual melaksanakan sejumlah upaya untuk mengurangi emisi karbon dan pembeli menjalankan aktivitas yang memproduksi emisi karbon. Indonesia pun mendorong adanya perdagangan karbon  lantaran memiliki potensi pengurangan emisi karbon yang cukup besar yakni 75-80 persen dari credit carbon dunia.

    Ia menegaskan dalam aturan yang akan dikeluarkan tersebut pemerintah ingin memastikan agar Indonesia tidak didikte oleh perusahaan terutama asing yang menghasilkan emisi karbon. Perpres ini disusun untuk kepentingan rakyat Indonesia terutama generasi mendatang.

    "Jangan kita dijajah pula oleh orang lain mengenai carbon trading ini, misal kita enggak punya pasar untuk mengatur itu. Apa yang kami rancang untuk generasi yang akan datang. Kami nggak ingin membuat satu policy yang akan merusak anak cucu kami," tutur dia.

    Dalam perdagangan karbon, Indonesia akan memainkan peran penting dengan potensi NEK dari hutan mangrove, lahan gambut, dan hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Saat ini, lahan gambut di Indonesia mencapai 7,5 juta hektare atau yang terluas di dunia. Kemampuan menyerap emisi karbon dari lahan gambut ini mencapai 55 gigaton. 

    Selain itu, Indonesia juga memiliki 125,9 juta hektare hutan hujan tropis atau terbesar ketiga di dunia yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 gigaton. Indonesia juga mempunyai hutan mangrove seluas 3,31 juta hektare atau 20 persen dari total hutan mangrove dunia yang mampu menyerap emisi karbon hingga 950 ton per hektar atau total setara 33 gigaton karbon.

    "Kita sebagai negara berkembang jangn hanya mengikuti maunya negara-negara maju, kita harus bisa menentukan keadaan dunia khususnya dalam karbon ini," jelas dia.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id