Pemerintah Harus Siap Hadapi Dampak Lockdown

    Husen Miftahudin - 18 Maret 2020 15:59 WIB
    Pemerintah Harus Siap Hadapi Dampak <i>Lockdown</i>
    Ilustrasi - - Foto: Medcom
    Jakarta: Presiden Joko Widodo memilih kebijakan social distancing atau menjaga jarak ketimbang menetapkan status lockdown (mengisolasi wilayah). Kebijakan social distancing dirasa paling tepat untuk mencegah penyebaran virus korona (covid-19) di Indonesia.

    Meski diyakini lebih ampuh, namun penetapan status lockdown banyak dampaknya. Dalam hal ini, lockdown merupakan tindakan yang sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan potensi penularan virus yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat.

    "Ketika penyebaran virus sudah demikian tinggi dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, lockdown harus dilakukan walaupun dampaknya terhadap ekonomi akan sangat negatif," kata Direktur Eksekutif Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah kepada Medcom.id, Rabu, 18 Maret 2020.

    Jika diterapkan di Indonesia, sebut dia, pemerintah harus sudah siap menghadapi dampak negatif ekonominya. Misal dengan memastikan pasokan terhadap pemenuhan kebutuhan barang pokok bagi masyarakat.

    "Bisa juga dengan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan dan income. Dengan mempersiapkan segala sesuatu sangat matang, dampak negatif lockdown bisa diminimalkan," tegasnya.

    Senada dengan anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina. Dia berpendapat kebijakan penanganan sistematis pandemi korona oleh pemerintah harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.

    Penetapan status lockdown mesti didasarkan perhitungan matang, dan melibatkan kerja kolektif pemerintahan. Bila opsi lockdown diambil, tentunya harus dikalkulasi matang.


    "Akses keluar masuk suatu zona tertentu ditutup kan diasumsikan ketersediaan kebutuhan pokok cukup, faskes juga ready, listrik air, dan kebutuhan dasar lainnya juga cukup. Kalau tidak tersedia, bukan lockdown itu namanya. Isolasi itu," ujar Selly mengutip Mediaindonesia.com Senin, 16 Maret 2020.

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai penutupan wilayah tertentu memiliki dampak yang banyak sehingga tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan dan analisa kuat. "Kalkulasinya meleset yang ada jadi chaos" tambahnya.

    Ia mengatakan virus korona harus dihadapi dengan tenang dan tidak memantik kepanikan. "Kita jangan mengimpor kepanikan lagi. Apalagi kepanikan disebabkan ketidakmampuan menghitung dan mempersiapkan teknis kebijakan. Masyarakat taunya kebutuhan mereka aman, Pemerintah siapkan. Kerja kolektif pemerintah insyaallah kuat," tegas dia.




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id