Pemerintah Uji Coba Perdagangan Karbon di 80 PLTU

    Suci Sedya Utami - 18 Maret 2021 17:06 WIB
    Pemerintah Uji Coba Perdagangan Karbon di 80 PLTU
    Ilustrasi perdagangan karbon di proyek PLTU - - Foto: Antara/ Idhad Zakaria



    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menggelar uji coba perdagangan karbon di sektor energi guna menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sektor energi memiliki target pemangkasan GRK sebesar 314 juta ton CO2 di 2030 dan 398 juta ton CO2 dengan bantuan internasional.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan uji coba perdagangan karbon di sektor energi saat ini hanya dijalankan di subsektor ketenagalistrikan, khususnya di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.

     



    Rida menyebut capaian penurunan GRK di 2019 pada sektor ketenagalistrikan mencapai 8,79 juta ton atau 187 persen dari target dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 sebesar 4,71 juta ton. Capaian tersebut berasal dr PLTU yg gunakan clean coal technology sebesar 1,29 juta ton CO2 dengan kapasitas hampir 3.795 megawatt (MW).

    Kemudian dari pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) combine cycle sebesar 4,62 juta ton dengan kapasitas 4,1 gigawatt (GW) dan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 2,88 juta ton dengan kapasitas pembangkit 804,72 MW.

    Rida mengatakan dengan adanya uji coba perdagangan karbon akan membantu sektor energi khususnya ketenagalistrikan untuk menurunkan emisi dalam jumlah lebih tinggi. Ia mengatakan pelaksanaan uji coba ini selaras dengan kebijakan nilai ekonomi karbon yang aturannya saat ini tengah disusun oleh pemerintah.

    "Pelaksanaan uji coba pasar karbon akan dapat mencapai penurunan emisi GRK dalam rangka penurunan target emisi, khususnya untuk sektor energi dengan upaya mitigasi di beberapa pembangkit listrik," kata Rida dalam launching Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.

    Rida menjelaskan uji coba ini menggunakan mekanisme cap, trade, dan offset. Ia bilang terdapat 80 peserta uji coba atau pembangkit yang terdiri dari 54 pembangkt unit PT PLN Group dan 26 unit pembangkit milik perusahaan penyedia listrik swasta (IPP).

    Jumlah peserta dibagi dalam tiga kategori yakni kategori pertama untuk PLTU di atas 400 MW terdapat 19 unit; tujuh unit merupakan PLTU di atas nilai cap dan 12 unit di bawah nilai cap.

    Kemudian kategori kedua PLTU dengan kapasitas di atas 100-400 MW terdapat 51 unit; 22 unit merupakan PLTU di atas nilai cap dan 29 unit PLTU di bawah nilai cap. Serta kategori ketiga khusus untuk PLTU Mulut Tambang yang sebanyak 11 unit dengan kapasitas di atas 100-400 MW; enam PLTU di atas nilai cap dan empat PLTU di bawah nilai cap.

    Ia menjelaskan untuk unit yang berada di atas nilai cap atau mengalami defisit emisi sehingga harus membeli emisi. Pembangkit ini bertindak sebagai buyer emisi dan berpotensi untuk melakukan offset. Sedangkan untuk unit yang berada di bawah nilai cap artinya punya surplus emisi dan bisa bertindak sebagai seller, dapat menjual emisi pada unit yang mengalami defisit emisi.


    Nilai batas capping emisi GRK akan ditetapkan pemerintah berdasarkan intensitas emisi GRK rata-rata ertimbang pada 2019. Untuk PLTU dengan kapasitas lebih besar dari 400 MW nilai cap-nya sebesar 0,918 ton CO2 per megawatt hour (MWh). Sementara untuk golongan 100-400 MW nilai cap-nya sebesar 1,013 ton CO2 per MHh. Sedangkan PLTU Mulut Tambang nilai cap-nya kita sebesar 1,094 ton CO2 per MWh.

    Berdasarkan nilai cap tersebut, didapatkan di PLN Group dengan nilai surplus 4,2 juta ton dan defisitnya 2,9 juta ton. Sementara IPP didapatkan nilai surplus 1,08 juta ton dan defisitnya 2,39 juta ton.

    "Unit PLTU yang berada di atas nilai cap untuk menurunkan tingkat emisinya agar berada di bawah nilai cap dapat melakukan transaksi dengan sesama PLTU peserta uji besarannya 70 persen melalui skema offset," jelas Rida.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi uji coba perdagangan yang dilakukan di sektor energi. Ia bilang uji coba ini akan membantu pengembangan mekanisme nasional setelah nantinya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai nilai ekonomi karbon ini terbit.

    Ia mengatakan dalam sistem perdagangan karbon nantinya yang diatur dalam perpres tersebut terdapat insentif yang diberikan antarpelaku usaha serta pemerintah. Pelaku usaha yang kesulitan melakukan mitigasi perubahan iklim di perusahaannya untuk mengurangi emisi, secara sukarela bisa memberikan insentif ke pelaku usaha lainnya yang bisa mengurangi tingkat emisinya di bawah batas tertentu.

    "Mekanisme ini bentuk instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing). Saat ini sudah dalam taraf final proses untuk terbitnya perpres tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target emisi dan pengendalian emisi karbon dalam pembangunan nasional," jelas Siti.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id