Revisi PMN Dinilai Buka Peluang Investasi

    Antara - 03 Maret 2021 16:45 WIB
    Revisi PMN Dinilai Buka Peluang Investasi
    Investasi. Foto : Medcom.id.



    Jakarta: Rencana Kementerian BUMN untuk mengatur penyertaan modal negara (PMN) dinilai dapat membuka peluang investasi karena kebijakan tersebut akan membangun transparansi yang menciptakan tata kelola keuangan yang lebih jelas.

    Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy Endang Tirtana mengatakan langkah transparansi yang dibangun akan memberikan titik cerah pada perekonomian Indonesia sehingga investor akan berani menanamkan modalnya.

     



    "Dengan langkah transparansi ini akan bisa membuka peluang investasi, karena sistem transparansi akan membuat investor mengetahui dari awal terkait penyaluran PMN nantinya akan digunakan untuk apa dan akan menjadi seperti apa," katanya, dikutip dari Antara, Rabu, 3 Maret 2021.

    Endang menuturkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) itu juga akan menepis anggapan BUMN menjadi parasit APBN lantaran tidak tepatnya pemberian PMN.

    Ia mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang kerap melakukan terobosan untuk kemajuan BUMN. Sebelumnya Erick juga memangkas empat jabatan deputi di BUMN yang sebelumnya diisi tujuh orang.

    Bahkan, lanjut Endang, ada 51 anak dan cucu perusahaan pelat merah dari tiga perusahaan yakni Garuda Indonesia, Pertamina, dan Telkom ditutup agar BUMN fokus menjalankan bisnis intinya.

    Endang mengatakan terobosan-terobosan yang dilakukan Erick Thohir diharapkan memberi harapan bagi perekonomian Indonesia untuk segera bangkit setelah pandemi covid-19.

    "Upaya Erick Thohir ini adalah langkah serius untuk memperbaiki kinerja BUMN. Semenjak awal dilantik menjadi menteri BUMN, Erick Thohir selalu mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membuat terobosan-terobosan perbaikan di perusahaan-perusahaan BUMN. Dengan langkah-langkah yang dilakukan BUMN, akan menjadi penopang utama kekuatan ekonomi di tengah krisis panjang akibat pandemi covid-19," tutup Endang.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan merilis aturan baru terkait penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka menghindari tumpang tindih antara penugasan negara dengan kegiatan korporasi.

    Dalam aturan ini, PMN Penugasan harus ditandatangani oleh menteri yang memberi tugas, lalu disampaikan kepada Kementerian BUMN. Kemudian, Kementerian BUMN akan duduk bersama Kementerian Keuangan untuk menyepakati penugasan tersebut.

    Dengan demikian tidak ada area abu-abu karena Kementerian BUMN mengharapkan business process, bukan project based.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id