Kemenkominfo: OTT Diatur untuk Kemanjuan Ekonomi Digital

    Medcom - 27 Juni 2020 10:00 WIB
    Kemenkominfo: OTT Diatur untuk Kemanjuan Ekonomi Digital
    Ilustrasi
    Jakarta: Kemajuan dan perkembangan ICT (Information and Communication Technology) dinilai dapat mendongkrak industri telekomunikasi. Dampaknya, layanan Over The Top (OTT) menjamur.

    Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Anthonius Malau mengatakan, layanan OTT menjadi bagian gaya hidup masyarakat dan menjadi `tambang emas` bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “OTT itu perlu diatur agar tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Anthonius dalam webinar bertajuk Melihat Potensi OTT di Indonesia, Jumat, 26 Juni 2020.

    Anthonius mengakui layanan OTT kerap bersinggungan dengan industri eksisting. Akibatnya industry yang ada saat ini mulai menurun.

    “Hal itu yang membuat pemeirntah mengatur ekosistem digital. Selain untuk menciptakan kesetaraan atau equal playing field, agar layanan OTT dapat berjalan dan berusaha dengan penyedia layanan eksisting. Tanpa saling mematikan satu dengan lainnya,” ujarnya.

    Anthonius mengungkapkan, salah satu regulasi yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut OTT masuk katagori Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

    “Salah satu ketentuan wajib yang terdapat dalam regulasi tersebut adalah mewajibkan para penyedia platform digital harus mendaftar di Kemenkominfo. Tujuannya, agar layanan penyelenggara sistem elektronik atau OTT sesuai dengan regulasi yang berlaku. Termasuk bagi OTT video streaming memenuhi kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia,” tutur  Anthonius.

    Anthonius menegaskan, jikaada platform digital yang menayangkan berita bohong, ujaran kebencian dan konten negative, Kemenkominfo akan take down konten video streaming tersebut.

    Terkait Netflix yang digandeng Kemendikbud dan disebut tidak memberlakukan sensor sesuai ketentuan, Anthonius menyebut Netflix sudah menerapkan batasan usia pada kontennya.

    “Jikaada konten negative, tak sesuai regulasi dan meresahkan, silakan lapor ke Kemenkominfo. Kami akan menindaklanjuti aduan tersebut paling lama 1x24 jam. Jika laporan tersebut terbukti maka Kemenkominfo akan take down konten tersebut,” ujarnya.

    Baca: Layanan Streaming OTT Bidik Konten Lokal

    Perwakilan dari direktorat E-Commerce Kementerian Perdagangan RI Enzelin Sariah mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 50 Tahun 2020. Dua regulasi tersebut merupakan turunan dari UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan UU Pajak.

    “Tujuannya, untuk menciptakan consumer trust dan consumer confidence serta equal playing field,” ujarnya.

    Diamenjelaskan, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019  mewajibkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri  dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar dapat bertahan menghadapi maraknya barang luar negeri yang juga beredar di platform digital Indonesia.

    Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan No 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memberikan panduan bagi masyarakat mengenai mekanisme perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan dalam PMSE dalam rangka mendukung perlindungan konsumen.

    “Kami berharap dengan regulasi tersebut teman-teman pelaku usaha e-commerce lokal dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” kata Enzelin Sariah.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id