14 Perjanjian Penurunan Harga Gas Industri Diteken

    Suci Sedya Utami - 21 Mei 2020 13:45 WIB
    14 Perjanjian Penurunan Harga Gas Industri Diteken
    Ilustrasi gas industri - - Foto: dok Kementerian ESDM
    Jakarta: Sebanyak 14 perjanjian penyesuaian harga gas bumi ditandatangani oleh empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 11 pembeli gas di sektor industri pupuk, industri baja, dan sektor industri melalui pemilik fasilitas pipa.

    Empat produsen yang menandatangani kontrak gas tersebut, yakni PT Pertamina EP, PT PHE ONWJ, Minarak Brantas Gas Inc, dan Kangean Energy Indonesia Ltd. Sementara 11 pembeli yang memperoleh insentif harga gas, yakni PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Petrokimia Gresik, PT Krakatau Steel, PT PGN Tbk, PT Bayu Buana Gemilang, PT Pelangi Cakrawala Losarang, PT Banten Inti Gasindo, PT Energasindo Heksa Karya, PT Sadikun Niagamas Raya, serta PT Pertagas Niaga.

    Penandatanganan ini merupakan tindaklanjut atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020.

    Melalui kedua beleid ini, Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi dititik serah pengguna gas bumi dengan harga USD per million british thermal units (MMBTU). Penetapan penurunan harga gas diperuntukan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri yang terdiri atas industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan jumlah total volume yang ditandatangani hari ini lebih dari 330 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD). Jumlah tersebut sebesar 28 persen dari total volume sebesar 1.188 BBTUD yang diatur dalam Kepmen tersebut.

    “Untuk volume gas lainnya, kami sedang melakukan finalisasi perjanjian-perjanjian dengan melakukan diskusi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini SKK Migas bertindak sebagai supervisi,” kata Dwi dalam keterangan resmi, Kamis, 21 Mei 2020.

    Dwi menjelaskan SKK Migas mendukung penuh pelaksanaan kedua aturan tersebut. Langkah-langkah aktif dilakukan segera setelah aturan tersebut dikeluarkan, antara lain melakukan sosialisasi dan diskusi dengan KKKS, mengeluarkan surat instruksi kepada KKKS terkait pemberlakuan penyesuaian harga gas di hulu sejak 13 April 2020, hingga berkoordinasi dengan stakeholders termasuk Kementerian Keuangan terkait implementasi penyesuaian bagi hasil yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis (juknis).

    Sesuai kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah, penyesuaian harga gas di hulu tidak akan menganggu bagian Kontraktor. Penyesuaian harga gas hulu akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak dari penjualan gas.

    “Dengan tidak terganggunya penerimaan Kontraktor diharapkan iklim investasi migas di Indonesia tetap dapat dijaga,” kata Dwi.

    Penerimaan negara bukan pajak dari penjualan gas akan berkurang, namun diharapkan negara akan mendapatkan timbal balik yang lebih tinggi lagi melalui pengurangan subsidi, peningkatan penerimaan dari dividen, dan peningkatan penerimaan dari pajak.

    “Di sisi lain, penurunan harga gas diharapkan memberikan multiplier effect berupa peningkatan produktivitas industri serta penyerapan tenaga kerja,” ujar dia.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id