UU Ciptaker Dinilai Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jakarta: Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan. UU itu juga memberikan pengaruh positif terhadap sinergi antara lahan pertanian dan pembangunan nasional.

"Seharusnya bisa (melindungi lahan pertanian). Karena ada komitmen dari pemerintah untuk memblok wilayah mana saja yang bisa dibangun atau tidak. Termasuk yang tidak di kawasan pertanian," kata Prima, dalam keterangan tertulis, Senin, 23 November 2020.
Menurut dia, kunci perlindungan lahan pertanian terletak pada kemauan pemerintah untuk tidak menempatkan investasi di lahan produktif. Perizinan investasi bisa dilakukan satu pintu, dipimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Gandhi juga menyarankan pemerintah membuat aturan turunan yang spesifik agar investasi tidak diarahkan ke lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pemerintah harus memastikan lahan pertanian pangan berkelanjutaan tetap terjaga dengan baik.

"Investasi jangan diarahkan ke sini (lahan pertanian pangan), kecuali ada lahan penggantinya," kata Gandhi.

Baca: Pemanfaatan Wakaf Produktif Membuka Lapangan Kerja

Pertanian merupakan sektor yang strategis bagi bangsa Indonesia. Saat masa pandemi covid-19, sektor ini mampu tumbuh positif.

(AZF)